Page 842 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

AIRLANGGA: RUU CIPTAKER PULIHKAN EKONOMI

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, RUU Ciptaker bermanfaat besar
untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. RUU itu juga dinilainya bisa membawa Indonesia
menuju negara yang adil, makmur, dan sejahtera.

"RUU Cipta Kerja telah berhasil mengatur dan menerapkan satu peta (one map policy) yang
dituangkan dalam RT/RW yang mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-
pulau kecil, tata mang laut, serta tata mang kawasan, terutama kawasan hutan," ujar Airlangga
dalam keterangan resminya, Ahad (4/10).

Lewat RUU ini, menurut dia, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah akan
mempercepat penetapan rencana detail tata ruang (RDTR) dalam bentuk digital.

Cakupan materi dari RUU Cipta Kerja, Airlangga menyebut, memang sangat luas. Semula
mencakup 79 undang-un-dang, tapi selama pembahasan berubah menjadi 76 undang-undang
saja.

Airlangga juga mengeklaim RUU Cipta Kerja mendukung UMKM lewat kemudahan dan kepastian
dalam proses perizinan dan pendaftaran. Selain itu, pendirian koperasi juga dimudahkan dan
dibolehkan melaksanakan prinsip usaha syariah dan dapat memanfaatkan teknologi.

RUU Ciptaker, menurut dia, juga mendorong percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi
halal. Selain itu, kata dia, ada juga kepastian pemanfaatan atas ketelanjuran lahan dalam
kawasan hutan lahan. Bagi nelayan juga telah diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk
kapal perikanan. Terkait pekerja, menumt Airlangga, RUU Ciptaker memberikan kepastian dalam
pemberian pesangon.

Sebaliknya, ekonom INDEF Bhima Yudistira, menilai UU Ciptaker ini sama sekali tidak membantu
dalam pemulihan ekonomi pada masa resesi. "Gelombang penolakan pasti terjadi dan bukan
hanya buruh, melainkan juga elemen lain yang merasa dirugikan haknya. Mulai dari petani
karena ada klausul impor pangan disamakan dengan produksi pangan dan cadangan nasional
sampai masyarakat adat yang merasa dirugikan dalam persoalan izin lahan," ujar Bhima kepada
Republika, .Ahad (4/10).

Ia memaparkan, ada tiga masalah terkait hal ini. Pertama, RUU Ciptaker mengubah ratusan pasal
sehingga butuh ribuan aturan teknis mulai level PPsampai peraturan menteri dan perda yang
berubah. "Inijustru memberi ketidakpastian karena banyaknya aturan yang berubah di tengah
situasi resesi ekonomi. Padahal investor butuh kepastian," kata Bhima.

Kedua, aksi penolakan RUU Ciptaker bisa merusak hubungan industrial di level paling mikro atau
di tingkat perundingan perusahaan (bipartit). Selain itu, investasi juga tidak akan langsung
masuk ke Indonesia karena banyak variabel lain yangjadi pertimbangan,seperti keseriusan
pemerintah dalam pemberantasan korupsi, efektivitas insentif fiskal dan nonfiskal, atau
ketersediaan bahan baku dan biaya logistik. "Investor di negara maju sangat menjunjung fair
lalwur practice dan decent work di mana hak-hak buruh sangat dihargai, bukan sebaliknya.
Menurunkan hak buruh berarti bertentangan dengan prinsip negara maju," ujar dia.

Sedangkan anggota Baleg DPR dari Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan mengatakan, pihaknya
menolak karena pembahasan RUU Ciptaker terkesan terburu-buru. "Kami menyarankan
dilakukan pembahasan lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan,"
kata Hinca.

Selain itu, mereka juga mengkritik substansi rancangan undang-undang. Di antaranya soal
ketidakadilan di ketenagakerjaan, dan lemahnya perlindungan lingkungan hidup dan pertanahan.

841