Page 837 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 837
bantuan dana untuk tenaga medis, hingga pengawasan tambahan anggaran Rp 405,1 triliun
yang memiliki potensi moral hazard lebih tinggi.
Kecepatan pemerintah menangani pandemi Covid-19 saat ini menjadi kunci utama membaiknya
perekonomian. Bukan perombakan-perombakan regulasi. Jika pandemi tidak teratasi, ekonomi
juga semakin jauh dari kata pertumbuhan.
Di sisi lain, jika investor luar melihat penanganan kesehatan di Indonesia tidakkapabel, mereka
tidak akan masuk ke sini. Justru membiarkan kebijakan penanganan Covid-19 seperti sekarang
akan menyulitkan pemulihan ekonomi.
Omnibus law dianggap penting karena presiden kesal terhadap birokrasi yang sangat ruwet.
Kemudian, presiden meminta agar segala yang menjadi hambatan di UU, baik di pusat maupun
daerah, dipangkas. Tapi, perintahnya itu 100 hari harus selesai. Artinya, dalam 100 hari itu harus
bisa menyisir 75 UU dan tebal naskahnya 1.078 halaman. Bagi saya, target 100 hari itu tidak
masuk akal. Karena itulah pej abat yang terkait pontang-panting dan kemudian menimbulkan
huru-hara.
Parahnya lagi, di dalam RUU terjadi perebutan kekuasaan untuk mengamankan rente masing-
masing. Ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban dan buruh kehilangan kesempatan untuk
mendapatkan kesejahteraan yang terbaik Omnibus law akan menggergaji banyak kepentingan
publik karena terjadi perburuan rente dan pengavling-an kekuasaan melewati UU serta
memanfaatkan kelengahan publik dan kekosongan check andbalance. (*/cl9/oni) Disarikan dari
wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agfi Sagittian
836
