Page 836 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 836
Judul Target 100 Hari Itu Tidak Masuk Akal
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis didik j. rachbini
Tanggal 2020-10-05 05:34:00
Ukuran 277x251mmk
Warna Warna
AD Value Rp 204.980.000
News Value Rp 2.049.800.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
TAK berlebihan bila dikatakan bahwa pembahasan omnibus law di tengah pandemi berpotensi
memperburuk keadaan. Mengebut pembahasan tidak akan membantu menyelesaikan masalah
ekonomi akibat Covid-19. Beleid ini tidak memiliki urgensi untuk menyelesaikan masalah jangka
pendek
Memang tujuan yang sering disebut-sebut dari pembahasan omnibus law adalah meningkatkan
investasi. Tapi, perlu dicermati lagi bahwa masalah birokrasi dan perizinan bukan satu-satunya
penghambat investor masuk ke Indonesia. Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tidak
terlalu buruk Dari peringkat ke-114 pada 2015 menjadi peringkat ke-73 pada 2020.
TARGET 100 HARI ITU TIDAK MASUK AKAL
TAK berlebihan bila dikatakan bahwa pembahasan omnibus law di tengah pandemi berpotensi
memperburuk keadaan. Mengebut pembahasan tidak akan membantu menyelesaikan masalah
ekonomi akibat Covid-19. Beleid ini tidak memiliki urgensi untuk menyelesaikan masalah jangka
pendek
Memang tujuan yang sering disebut-sebut dari pembahasan omnibus law adalah meningkatkan
investasi. Tapi, perlu dicermati lagi bahwa masalah birokrasi dan perizinan bukan satu-satunya
penghambat investor masuk ke Indonesia. Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tidak
terlalu buruk Dari peringkat ke-114 pada 2015 menjadi peringkat ke-73 pada 2020.
Sebenarnya yang perlu lebih disoroti adalah rendahnya kontribusi investasi terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir Investasi kita relatif bagus jika
dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi pertumbuhan turun. Jadi, yang harus diperbaiki
bukan semata-mata perundang- undangan, melainkan membereskan masalah korupsi yang
membuat birokrasi tak efisien. Itu semua perlu pengkajian yang komprehensif, tidak bisa
terburu-buru, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini.
Di samping omnibus law, masih banyak masalah ekonomi jangka pendek yang harus dibereskan
dalam kaitan menghadapi krisis pandemi. Misalnya, penyaluran bantuan untuk golongan bawah,
835
