Page 833 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 833
Judul Omnibus Law Bukan Momok Menakutkan
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-10-05 05:38:00
Ukuran 229x59mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.580.000
News Value Rp 13.740.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ade Irwansyah (salah satu pimpinan organisasi buruh) Saya sendiri mengatakan
kepada setiap kesempatan, ini bukan masalah. Kebutuhan hukum kita kan sudah seharusnya
dalam tingkatan modernisasi tapi saya bingung kenapa langsung menolak dan menolak, ada apa
ini? Tetapi saya yakin kita intelektual semua
Ringkasan
Di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini,Pemerintah dan Baleg DPR-RI sepakat mengajukan
RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) ke rapat paripurna DPR-RI pada pekan ini. Namun
perjalanan Omnibus Law ini menghadapi berbagai tantangan dari sejumlah elemen musyarakat,
termasuk Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS di DPR menolak kesepakatan tersebut.
Padahal sebelumnya sejumlah komponen buruh telah menyatakan dukungannya untuk
pengesahan RUU Omnibus Law tersebut. Memang aneh jika belakangan ini ada sikap beberapa
elemen buruh yang dengan tegas menolak RUU Omnibus Law tersebut secara keseluruhan.
Padahal, Omnibus Law ini adalah kebutuhan hukum modern.
OMNIBUS LAW BUKAN MOMOK MENAKUTKAN
Di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini,Pemerintah dan Baleg DPR-RI sepakat mengajukan
RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) ke rapat paripurna DPR-RI pada pekan ini. Namun
perjalanan Omnibus Law ini menghadapi berbagai tantangan dari sejumlah elemen musyarakat,
termasuk Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS di DPR menolak kesepakatan tersebut.
Padahal sebelumnya sejumlah komponen buruh telah menyatakan dukungannya untuk
pengesahan RUU Omnibus Law tersebut. Memang aneh jika belakangan ini ada sikap beberapa
elemen buruh yang dengan tegas menolak RUU Omnibus Law tersebut secara keseluruhan.
Padahal, Omnibus Law ini adalah kebutuhan hukum modern.
"Saya sendiri mengatakan kepada setiap kesempatan, ini bukan masalah. Kebutuhan hukum kita
kan sudah seharusnya dalam tingkatan modernisasi tapi saya bingung kenapa langsung menolak
832
