Page 830 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 830
Untuk penetapan jabatan Wamen Ketenagakerjaan, diputuskan Jokowi dalam Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan.
Sedangkan untuk jabatan Wamen Koperasi dan UKM, ditetapkan Jokowi dalam Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Kedua Perpres ini diteken Jokowi dalam waktu bersamaan yaitu 23 September 2020. Aturan ini
berlaku pada tanggal diundangkan yakni 25 September 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Yasonna Laoly.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Arief Anshori
Yusuf, PhD, menyebut resesi ekonomi di Indonesia sebetulnya bisa dihindari. Bila pemerintah
fokus penanganan pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia dipastikan aman dari bayang-
bayang resesi .
Dalam menangani COVID-19, Arief menyebut pemerintah sangat bergantung pada hasil
efektivitas dari uji klinis fase III vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh tim dari Unpad. Sebab,
vaksin menjadi salah satu upaya untuk menangani kasus COVID-19 di Indonesia.
Lebih jauh Guru Besar yang menjabat sebagai Ketua Dewan Profesor Unpad ini menjelaskan,
pelonggaran kembali mobilitas masyarakat pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) juga
dinilai berisiko. Upaya ini merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kembali geliat
ekonomi.
Ditambahkannya jabatan baru di Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Koperasi
dan UKM merupakan baru bagi dua kementerian tersebut. Itu artinya, dua kursi wamen ini akan
menambah gemuk struktur organisasi di pemerintahan.
Padahal, pada pelantikannya sebagai Presiden Periode 2019-2024, Jokowi mengatakan bakal
memangkas birokrasi di pemerintahannya.
" Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak
kebanyakan?" kata Jokowi saat pidato pelantikan presiden di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Minggu (20/10).
Ia meminta tingkatan eselon dipangkas menjadi dua level. Yakni diganti dengan jabatan
fungsional. Birokrasi dipangkas karena menghambat investasi yang masuk ke Indonesia.
Resesi Jokowi2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.289.
829
