Page 825 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 825
Cuti hamil atau cuti melahirkan sendiri diatur dalam Pasal 82 Undang-undang (UU) Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam peraturan cuti melahirkan tersebut, cuti hamil
diberikan selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan.
Artinya, hak cuti hamil atau cuti melahirkan diberikan kepada karyawan wanita maksimal 3 bulan
terhitung sejak karyawan bersangkutan mengajukan izin cuti hamil atau surat permohonan cuti
melahirkan .
" Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan
sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut
perhitungan dokter kandungan atau bidan ," bunyi Pasal 82 ayat (1).
UU Ketenagakerjaan juga memberikan cuti bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran
atau cuti keguguran . Jumlah hak cuti yang bisa diperoleh yakni selama 1,5 bulan.
" Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh
istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau
bidan, " bunyi Pasal 82 ayat (2).
Selain itu dalam Pasal 83 juga dijelaskan bahwa pekerja perempuan yang anaknya masih
menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus
dilakukan selama waktu kerja.
Selama masa cuti melahirkan tersebut, karyawan perempuan tetap diberikan hak upah penuh
oleh perusahaan. Artinya, perusahaan tetap memberikan gaji dan penerimaan lain seperti
tunjangan pada karyawan perempuan tersebut meskipun sedang menjalani hak cuti melahirkan.
Bagi perusahaan yang tidak memberikan cuti hamil dan melahirkan selama 3 bulan atau tidak
memberikan upah selama cuti hamil dan melahirkan, perusahaan bisa dikenakan sanksi sesuai
Pasal 185 UU Ketenagakerjaan..
Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa aturan terkait hak-hak
pekerja tersebut akan tetap berlaku meski UU Omnibus Law Cipta Kerja disetujui, termasuk cuti
melahirkan atau cuti hamil dan cuti haid.
Pasalnya, ketentuan-ketentuan tersebut masih tercantum dalam aturan yang berlaku saat ini
yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Ketentuan ada di UU 13 2003, cuti hamil, cuti haid, cuti menikahkan, cuti menikah, kami tidak
hapuskan itu," kata Ida dalam keteranganya.
Ida menyebut, aturan tersebut tidak tercantum dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja
sehingga aturan itu tidak mengalami perubahan.
"Kalau eksis berarti tidak diatur omnibus law . Memang tidak ada di omnibus law karena adanya
di UU 13 2003," ujarnya.
Oleh karenanya, Ida menegaskan bahwa aturan mengenai peraturan cuti melahirkan hingga
melahirkan bagi pekerja tetap akan berlaku.
"Ada yang mengatakan RUU Cipta Kerja menghapus cuti hamil, cuti melahirkan, itu enggak. UU
itu tetap ada," ucap dia.
824
