Page 820 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 820
Judul 7 Alasan Buruh Tolak Omnibus Law: Pesangon Hingga Hak Cuti
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005063845-20-
554288/7-alasan-buruh-tolak-omnibus-law-pesangon-hingga-hak-cuti
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-05 07:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Sejumlah poin dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja ( Ciptaker )
yang akan disahkan DPR pada Rapat Paripurna dalam waktu dekat dinilai merugikan buruh.
Sebelumnya, Dewan dan Pemerintah menyepakati RUU ini dalam Raker Pengambilan Keputusan
Tingkat I di DPR pada Sabtu (3/10) malam. Ragam ketentuan kontroversial yang merugikan
rakyat turut mewarnainya.
7 ALASAN BURUH TOLAK OMNIBUS LAW: PESANGON HINGGA HAK CUTI
Sejumlah poin dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja ( Ciptaker )
yang akan disahkan DPR pada Rapat Paripurna dalam waktu dekat dinilai merugikan buruh.
Sebelumnya, Dewan dan Pemerintah menyepakati RUU ini dalam Raker Pengambilan Keputusan
Tingkat I di DPR pada Sabtu (3/10) malam. Ragam ketentuan kontroversial yang merugikan
rakyat turut mewarnainya.
Beragam protes dan aksi muncul sebagai reaksi atas kesepakatan ini, salah satunya dari
golongan para buruh di tanah air. Mereka bahkan bakal melakoni aksi mogok nasional bilamana
kesepakatan RUU Ciptaker ini terus dibahas dan bakal diundangkan menjadi UU.
Bahkan, disebutkan sebanyak dua juta buruh dari sekitar 10 ribu perusahaan di 25 Provinsi yang
akan melakukan aksi mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun membeberkan alasan mengapa beberapa poin
dalam RUU Ciptaker ini harus disoroti dan kemudian ditolak sebab dinilai merugikan kaum buruh.
Pertama, RUU Ciptaker menghapus upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah
minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Sedangkan KSPI menilai UMK tidak perlu diberikan
syarat karena nilai UMK yang ditetapkan di setiap kota/kabupaten berbeda-beda.
Seharusnya, kata buruh, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK
dilakukan di tingkat nasional.
819
