Page 818 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 818
Salah satu poin yang ditolak serikat buruh yaakni ketentuan menghilangkan ketentuan terkait
upah minimum sektoral. Penerapan upah sektoral selama ini dilakukan lewan penetapan Upah
Minimum Kota/Kabupaten ( UMK ) dan Upah Sektoral (UMSK).
Dengan dihapuskannya UMK, maka otomatis skema upah minimum akan menggunakan standar
Upah Minimum Provinsi ( UMP ). Sebagai informasi, dalam aturan skema upah minimum yang
diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah
minimum terdiri dari UMK dan UMP.
Baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan
pengupahan provinsi dan bupati/wali kota. Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas
perhitungan Kebutuhan Layak Hidup atau KLH. KHL saat ini berlaku 60 item, sementara yang
diusulkan oleh serikat buruh mencapai 78 item komponen. Dijelaskan lebih lanjut di Pasal 90 UU
Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum
yang ditetapkan.
Sementara itu dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law BAB IV Ketenagakerjaan Bagian 2,
disebutkan bahwa di antara pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, disisipkan tujuh pasal yakni pasal 88A sampai 88G.
"Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati upah minimum padat karya dikeluarkan dari
RUU Cipta Kerja, saya ingin menegaskan ini kabar baik dan harapan bagi pekerja dan serikat
pekerja," jelas Ketua Baleg DPR RI Supraptman dalam keterangan resminya seperti dikutip
pada Senin (5/10/2020).
Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar Cahyono, mengungkapkan terdapat pasal
yang dinilai dapat merugikan buruh/pekerja. Pertama, pasal 88C. Kahar menilai bunyi pasal itu
berarti menghilangkan upah minimum sektoral kabupaten/kota.
Artinya, buruh yang saat ini upahnya mengacu upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK)
atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) akan dirugikan.
"Pasal 88 C. Upah Minimum hanya UMP gitu? Tidak ada UMSK," kata Kahar dikutip dari Kontan.
Sebagai perbandingan, UMK 2020 di Kabupaten Karawang Rp 4.594.324, Kota Bekasi Rp
4.589.708, Kabupaten Bekasi Rp. 4.498.961, dan Kota Depok Rp 4.202.105.
Kemudian pasal 88D ayat (1), disebutkan formula kenaikan upah minimum hanya berdasarkan
pertumbuhan ekonomi. Artinya, penetapan formula ini lebih buruk daripada penetapan kenaikan
upah minimum berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Lah terus formula kenaikan cuma dikali ke Pertumbuhan Ekonomi? (Ini) Lebih buruk dari PP 78,
yang kenaikannya berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi," kata Kahar. Sebagai contoh,
kenaikan UMP/UMK 2020 adalah 8,51 persen.
Berdasarkan Surat Kepala BPS Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019, inflasi
pada tahun 2019 sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen.
"Kalau hanya pertumbuhan ekonomi, berarti naiknya hanya 5,12 persen," ungkap dia.
Sebagai informasi, berikut bunyi Pasal 88C yang akan ditambahkan ke dalam UU nomor 13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaan dalam RUU omnibus law cipta kerja.
Pasal 88C (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.
817
