Page 817 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 817

Judul               Buruh Dibayar Lebih Rendah di RUU Cipta Kerja? Simak Penjelasannya
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://money.kompas.com/read/2020/10/05/073207626/buruh-
                                    dibayar-lebih-rendah-di-ruu-cipta-kerja-simak-penjelasannya
                Jurnalis            Muhammad Idris
                Tanggal             2020-10-05 07:32:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Narasumber

              positive - Supraptman (Ketua Baleg DPR RI) Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati
              upah minimum padat karya dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, saya ingin menegaskan ini kabar
              baik dan harapan bagi pekerja dan serikat pekerja

              negative - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Pasal 88 C. Upah
              Minimum hanya UMP gitu? Tidak ada UMSK

              neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Lah terus formula
              kenaikan cuma dikali ke Pertumbuhan Ekonomi? (Ini) Lebih buruk dari PP 78, yang kenaikannya
              berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi

              neutral  -  Kahar  Cahyono  (Ketua  Departemen  Komunikasi  dan  Media  KSPI)  Kalau  hanya
              pertumbuhan ekonomi, berarti naiknya hanya 5,12 persen

              neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Sedangkan UMP Jawa
              Barat hanya Rp 1,81 juta



              Ringkasan

              Rancangan  Undang-undang  atau    RUU  Cipta  Kerja    kini  tinggal  menunggu  pengesahan  di
              Paripurna DPR. Seluruh fraksi di DPR, kecuali PKS dan Demokrat, sudah setuju untuk meloloskan
              RUU paket  omnibus law  tersebut.

              Salah satu poin yang ditolak serikat  buruh  yaakni ketentuan menghilangkan ketentuan terkait
              upah minimum  sektoral. Penerapan upah sektoral selama ini dilakukan lewan penetapan  Upah
              Minimum  Kota/Kabupaten (  UMK  ) dan Upah Sektoral (UMSK).


              BURUH DIBAYAR LEBIH RENDAH DI RUU CIPTA KERJA? SIMAK PENJELASANNYA

              Rancangan  Undang-undang  atau    RUU  Cipta  Kerja    kini  tinggal  menunggu  pengesahan  di
              Paripurna DPR. Seluruh fraksi di DPR, kecuali PKS dan Demokrat, sudah setuju untuk meloloskan
              RUU paket  omnibus law  tersebut.
                                                           816
   812   813   814   815   816   817   818   819   820   821   822