Page 819 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 819
Kemudian pasal 88D Pasal 88D (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C
ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagai berikut:
UMt+1 = UMt + (UMt x %PEt).
"Sedangkan UMP Jawa Barat hanya Rp 1,81 juta," ucap dia.
Dalam penetapan pengupahan di Indonesia, ada sejumlah skema yang biasa diterapkan.
Pemilihan skema ini yang kemudian memengaruhi besaran upah yang diterima pekerja dari
pengusaha.
Besarannya juga sangat tergantung dari masing-masing daerah yang umumnya menyesuaikan
dengan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan variabel lainnya.
Upah minimum yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja ini umumnya ditetapkan setiap
tahun sekali. Kenaikan upah minimum dibahas bersama antara pemerintah, pengusaha, dan
pekerja atau lebih dikenal dengan tripartit.
Dalam skema pengupahan, orang mengenal Upah Minimum Regional (UMR). Meski sering jadi
pakem dalam penyebutan upah, skema pengupahan dengan model UMR sebenarnya sudah tak
lagi digunakan.
Penerapan UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Aturan ini
kemudian direvisi lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun
2000, sehingga secara tidak langsung UMR kini sebenarnya sudah tak berlaku lagi.
Dalam regulasi lawas itu, dijelaskan bahwa UMR merupakan upah minimum yang penetapannya
dilakukan oleh gubernur yang menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya.
Dalam proses penetapannya, tim yang disebut Dewan Pengupahan melakukan survei kebutuhan
hidup pekerja dari kebutuhan pangan, sandang, hingga rumah yang kemudian diperoleh angka
Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Istilah UMR kemudian digantikan dengan UMP dan UMK. Meski dalam praktiknya tak lagi
digunakan, UMR masih sering digunakan dalam penyebutan upah minumum, bahkan oleh
sebagian orang lebih sering menyebut UMR ketimbang menggunakan UMP dan UMK.
Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat
I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Artinya sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum
menggunakan UMR, baik Tingkat I maupun Tingkat II. UMP merupakan perubahan nama dari
UMR Tingkat I yang penetapannya oleh gubernur.
Sementara, UMK yang tak lain dulunya disebut UMR Tingkat II ini merupakan standar upah
minimum yang berlaku di daerah tingkat kabupaten/kota, meski penetapannya tetap dilakukan
oleh gubernur meski pembahasannya diusulkan oleh bupati atau wali kota.
Jika pada suatu kabupaten/kota belum bisa mengusulkan angka UMK, maka gubernur
menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten/kota tersebut.
Selain UMK dan UMP, ada dua istilah lain dalam aturan pengupahan. Pertama, Upah Minimum
Sektoral (UMS) Provinsi, sebelumnya bernama Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I.
Adapun, di tingkat kabupaten/kota, dikenal dengan Upah Minumum Sektoral (UMS)
Kabupaten/Kota. Sebelumnya, sebelumnya menggunakan istilah Upah Minimum Sektoral
Regional Tingkat I.
818
