Page 821 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 821
Kedua, pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan
dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.
Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang menyatakan tidak ada batas waktu kontrak
atau kontrak seumur hidup.
Keempat, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang menurut KSPI bakal menjadi
masalah serius bagi buruh. Sebab masih belum jelas nantinya siapa pihak yang akan membayar
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.
Kelima, jam kerja yang eksploitatif atau tanpa batas jelas dinilai merugikan fisik dan waktu para
buruh .
Keenam, penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti. Protes ini juga disampaikan oleh Komisi
Nasional (Komnas) Perempuan yang menyebut salah satu pasal di klaster ketenagakerjaan
menyebutkan secara jelas bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah
buruh perempuan yang mengambil cuti haid secara penuh.
Foto: Astari Kusumawardhani Ketujuh, terancam hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan
karena adanya kontrak seumur hidup.
Dalam pembahasan RUU Kontroversial ini, sebanyak tujuh fraksi setuju untuk melanjutkan
pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (8/10)
mendatang, sementara dua fraksi lainnya menolak.
Adapun, tujuh fraksi yang menyetujui RUU ini dibahas pada tingkat selanjutnya yaitu PDIP,
Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP. Sementara dua fraksi yang menyampaikan
penolakan pengesahan RUU Ciptaker itu adalah Partai Demokrat dan PKS.
(khr/arh).
820
