Page 834 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

dan menolak, ada apa ini? Tetapi saya yakin kita intelektual semua," tegas Ade Irwansyah, salah
satu pimpinan organisasi buruh saat jumpa pers jumpa pers"RUU Omnibus Law: Langkah Menuju
Percepatan dan Akselerasi Ekonomi Sosial" di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu. Wadir IMNI Sudirman Manalu bersama berbagai elemen mahasiswa dan pemuda
di-antaranya BEM se-DKI, SPMI dan IMNI menyatakan sikap siap mengawal dan mendukung
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pasalnya, UU Sapu jagat ini bakal mendorong industri
padat karya yang banyak menyerap lapangan kerja.

Untuk itu, menurut dia, pihak berkepentingan (kelompok buruh) untuk tidak melakukan
penggiringan opini seolah-olah Omnibus Law adalah suatu momok yang menakutkan. Jikapun
terdapat pasal yang dianggap merugikan publik, agar mengajukan gugatan atau Judicial
Review," ujarnya. Artinya, kita harusmengapre-siasi pemerintah dan DPR-RI dalam membahas
RUU Omnibus Law, dan jangan menggiring opini seakan-akan Omnibus Law adalah momok yang
menakutkan bagi tenaga kerja Indonesia.

Kiranya sudah sangat baik setiap stakeholderyang berperan dalam pembahasan Omnibus Law,
temia-sukyang menginisiasinya, wajar mendapatkan apresiasi. Apalagi negara Indonesia adalah
negara hukum dan negara demokrasi, maka sebaiknya pembahasan RUU Omnibus Law
membuka ruang dialog dan partisipasi publik yang luas, agar tidak ada "pasal-pasal selundupan"
dalam RUU tersebut.

Bagaimanapun, pengarus utamaan dialog dan par-tisipasi publik, bukan dalam bentuk aksi
unjukrasa terhadap RUU ini sangat penting, karena Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19.
Untuk itu, dialog, diskusi dan kegiatan mengkritisi secara ilmiah serta konstruktif terkait RUU ini
merupakan pilihan logis, moderat, modem dan beradab dibandingkan mengge-lar aksi-aksi
tekanan massa di tengah pandemi Covid Hindari kegiatan demo atau unjuk rasa di jalanan
kemungkinan dapat berimplikasi hukum seperti dibubarkanpaksaolehaparatdanpelakunya
dihukum, karena sebelumnya sudah ada maklumat Kapolri. Ini tentu akan semakin memperburuk
kondisi perekonomian, karena diakui atau tidak, PHK massal bisa menghantui kalangan buruh,
sehingga lebih baik mereka berdedikasi dengan bekerja secara baik di lokasi kerja masing-masing
ketimbang menggelar aksi unjuk rasa atau tekanan massa lainnya. Intinya, jangan sampai
kelompok buruh dan BEM dipolitisasi dan dikapitalisasi oleh kelompok kepentingan tertentu,
dibalik penolakan RUU Omnibuslaw.

Selain itu, kalangan DPR-RI juga harus transparan dalam membahas RUU yang sensitif ini, agar
RUU Omnibus Law benar-benar bukan momok yang menakutkan. Semoga. 19.

833