Page 839 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 839
Judul Perhatian Aspirasi Rakyat
Nama Media Indopos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis nas
Tanggal 2020-10-05 05:32:00
Ukuran 111x60mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 15.984.000
News Value Rp 47.952.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR) Pemerintah dan DPR RI tidak boleh memanfaatkan
situasi pandemi untuk mengesahkan UU yang merugikan rakyat
negative - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR) Bukan semakin mempersulit rakyat dan
keberpihakan kepada pengusaha yang melanggar hukum, dan merusak lingkungan, bahkan
keberpihakan kepada tenaga kerja asing lewat RUU Cipta Kerja yang dibahas di tengah Pandemi
COVID-19
negative - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR) Revisi terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law
berpotensi mengurangi perlindungan terhadap pekerja
Ringkasan
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyarankan pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat soal
RUU Cipta Kerja. Sebab, keterlibatan rakyat dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-
undangan akan diterbitkan sangat diperlukan. Karena pemerintah ditugaskan untuk bekerja
kepada rakyat. Banyak penolakan dan demo menunjukkan RUU Cipta Kerja harus lebih
mewadahi aspirasi rakyat. Pemerintah seharusnya hadir memberi teladan dan perlindungan
terbaik bagi rakyat
PERHATIAN ASPIRASI RAKYAT
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyarankan pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat soal
RUU Cipta Kerja. Sebab, keterlibatan rakyat dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-
undangan akan diterbitkan sangat diperlukan. Karena pemerintah ditugaskan untuk bekerja
kepada rakyat. "Pemerintah dan DPR RI tidak boleh memanfaatkan situasi pandemi untuk
mengesahkan UU yang merugikan rakyat," tutur Syarief, di Jakarta, Minggu (4/1Q).
Banyak penolakan dan demo menunjukkan RUU Cipta Kerja harus lebih mewadahi aspirasi
rakyat. Pemerintah seharusnya hadir memberi teladan dan perlindungan terbaik bagi rakyat.
"Bukan semakin mempersulit rakyat dan keberpihakan kepada pengusaha yang melanggar
838
