Page 849 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 849
Judul UU Cipta Kerja Segera Berlaku
Nama Media Investor Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-10-05 04:55:00
Ukuran 324x119mmk
Warna Warna
AD Value Rp 68.040.000
News Value Rp 204.120.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Di tengah pandemi Covid-19, RUU Cipta Kerja terus dibahas pemerintah bersama DPR dan kini
tinggal menunggu ketokan palu di rapat paripurna. Dunia usaha menyambut gembira omnibus
law pertama ini.
RUU Cipta Kerja mencakup 15 bab dan 174 pasal dengan 7.179 daftar isian masalah (DIM).
Semua usulan pemerintah disepakati Panitia Kerja DPR RI dengan sejumlah penyempurnaan
dalam rangkaian pertemuan selama empat setengah bulan. Dengan kesepakatan ini, rapat
paripurna tinggal ketokan palu.
Meski disebut UU Cipta Kerja, UU ini adalah hasil gabungan dari sejumlah UU dengan tujuan
untuk menarik minat investasi dan mendorong kemajuan perusahaan yang sudah beroperasi,
mulai dari UMKM hingga korporasi. UU ini bahkan membantu percepatan kemajuan koperasi.
UU CIPTA KERJA SEGERA BERLAKU
Di tengah pandemi Covid-19, RUU Cipta Kerja terus dibahas pemerintah bersama DPR dan kini
tinggal menunggu ketokan palu di rapat paripurna. Dunia usaha menyambut gembira omnibus
law pertama ini.
RUU Cipta Kerja mencakup 15 bab dan 174 pasal dengan 7.179 daftar isian masalah (DIM).
Semua usulan pemerintah disepakati Panitia Kerja DPR RI dengan sejumlah penyempurnaan
dalam rangkaian pertemuan selama empat setengah bulan. Dengan kesepakatan ini, rapat
paripurna tinggal ketokan palu.
Meski disebut UU Cipta Kerja, UU ini adalah hasil gabungan dari sejumlah UU dengan tujuan
untuk menarik minat investasi dan mendorong kemajuan perusahaan yang sudah beroperasi,
mulai dari UMKM hingga korporasi. UU ini bahkan membantu percepatan kemajuan koperasi.
Semula, cakupan RUU Cipta Kerja sangat luas, yakni 80 UU. UU yang diambil pasal-pasal penting
untuk diatur dalam UU sapu jagat bernama UU Cipta Kerja mencakup UU bidang investasi, UU
bidang perpajakan, UU ketenagakerjaan, UU bidang industri, UU bidang pertanahan, UU bidang
848
