Page 854 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

jangan lari ke industri padat modal. Kita perlu ini agar bonus demografi tak berbalik menjadi
beban
positive - Aviliani (Ekonom Senior Indef) RUU ini dibahas tergesa-gesa dan dibuat dengan
persepsi yang mengutamakan supply, bukan demand. Jika investasi datang, apakah sudah
dipetakan barang produksinya akan dipasarkan ke mana?

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Apakah pemerintah
akan menjamin enam kali upah usai pekerja mengalami PHK? Saya sangsi. Kemungkinan hanya
Rp600.000 seperti jaring pengaman sosial atau maksimal Rpl juta. Dalam skenario PHK menjadi
lebih mudah dengan RUU Cipta Kerja, tentu ini memperberat anggaran negara

Ringkasan
RUU Cipta Kerja dipastikan segera melenggang ke putaran paripurna. Meski digaungkan sebagai
katalis penyegar arus investasi dan pasar kerja, dampak positif beleid ini diperkirakan tidak
mudah diwujudkan.

Untuk diketahui, Sabtu malam (3/10), DPR dan pemerintah menyepakati RUU Ciptaker tuntas
dibahas di tingkat I dan diagendakan menuju paripurna pekan ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto--- yang mewakili pemerintah
dalam pembahasan tersebut---mengatakan RUU Ciptaker akan bermanfaat besar untuk
mendorong pemulihan ekonomi nasional pascapandemi.

TANTANGAN PERADABAN BARU INVESTASI

RUU Cipta Kerja dipastikan segera melenggang ke putaran paripurna. Meski digaungkan sebagai
katalis penyegar arus investasi dan pasar kerja, dampak positif beleid ini diperkirakan tidak
mudah diwujudkan.

Untuk diketahui, Sabtu malam (3/10), DPR dan pemerintah menyepakati RUU Ciptaker tuntas
dibahas di tingkat I dan diagendakan menuju paripurna pekan ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili pemerintah dalam
pembahasan tersebut mengatakan RUU Ciptaker akan bermanfaat besar untuk mendorong
pemulihan ekonomi nasional pascapandemi.

"Selama ini masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan
kerja a.l. proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang
memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang
belum optimal," kata Airlangga, Minggu (4/10).

Menurutnya, isu-isu tersebut akan tuntas karena RUU Cipta Kerja mendorong reformasi regulasi
dan debirokratisasi yang membuat pelayanan lebih efisien.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengelaborasi beleid sapu jagat ini
akan mengurai kompleksitas isu ketenagakerjaan di Tanah air.

"Dengan demikian, pemerintah menargetkan RUU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi perbaikan
drastis struktur ekonomi nasional sehingga kita bisa meraup angka pertumbuhan ekonomi di
kisaran 5,7% hingga 6%," kata Susiwijono.

853