Page 857 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 857
Seperti ketentuan upah minimum tiap kota/kabupaten yang nantinya tak baku diatur dan bisa
hanya mengacu pada upah minimum tingkat provinsi.
Hal ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia
(OPSI) Timboel Siregar. Menurutnya, upah minimum yang hanya mengacu pada tingkat provinsi
bisa menyebabkan konsumsi terkoreksi.
Kehadiran JKP pun dinilainya hanya akan memperberat kondisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan.
"Apakah pemerintah akan menjamin enam kali upah usai pekerja mengalami PHK? Saya sangsi.
Kemungkinan hanya Rp600.000 seperti jaring pengaman sosial atau maksimal Rpl juta. Dalam
skenario PHK menjadi lebih mudah dengan RUU Cipta Kerja, tentu ini memperberat anggaran
negara," tutur Timboel.
Dia pun menyoroti tak terjawabnya masalah defisit pasar kerja di Tanah Air. Dengan skema
pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT) yang lebih lugas dan bertambahnya angkatan kerja
sampai 3 juta orang tiap tahunnya, dia tak yakin investasi yang hadir bisa menciptakan lapangan
kerja sebagaimana kebutuhan.
Menurutnya, harapan pekerja saat ini hanyalah mengawal perkembangan RUU Cipta Kerja
sampai ke yudikatif. Sebab, aturan ini hampir pasti akan disahkan menjadi undang-undang dalam
rapat paripurna yang rencananya digelar Kamis (8/10).
856
