Page 862 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 862
Judul RUU Cipta Kerja Banyak Manfaat?
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/politik/907770/ruu-cipta-kerja-banyak-
manfaat
Jurnalis Bara ilyasa
Tanggal 2020-10-05 04:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Jadi dalam kaitannya untuk menangani
pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi, Pemerintah telah mengeluarkan Perpu 1 tahun 2020
positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Untuk saat ini pemerintah menangani
langsung melalui Perpu I tahun 2020 atau UU no 2 tahun 2020
positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Bahkan khusus untuk sektor UMKM sudah
ditetapkan anggaran sebesar 128 triliun rupiah
positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Yang terpenting adalah manfaat yang akan
didapat masyarakat setelah berlakunya UU Cipta Kerja
positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Apalagi dalam UU Cipta Kerja nanti juga
menyelesaikan persoalan keterlanjuran masyarakat agar memperoleh kepastian berusaha di
wilayah kehutanan. Selain itu ada pula peran pemerintah untuk mengeluarkan jaminan asuransi
untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan dalam bentuk jaringan kehilangan pekerjaan
Ringkasan
Partai Demokrat adalah salah satu partai yang menolak persetujuan RUU Cipta Kerja. Dalam
pandangan mini fraksi yang disampaikan perwakilannya, Sabtu (3/10/2020) di Gedung DPR RI,
Jakarta, mereka menyatakan jika Omnibus Law ini tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan
memaksa di tengah krisis pandemi ini. Menanggapi adanya penolakan tersebut maka Menko
Perekonomian menyatakan bahwa Omnibus Law adalah produksi UU (Undang-Undang), bukan
Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang).
RUU CIPTA KERJA BANYAK MANFAAT?
Partai Demokrat adalah salah satu partai yang menolak persetujuan RUU Cipta Kerja. Dalam
pandangan mini fraksi yang disampaikan perwakilannya, Sabtu (3/10/2020) di Gedung DPR RI,
861
