Page 864 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 864
Judul RUU Cipta Kerja Mendorong Debirokratisasi
Nama Media Suara Pembaruan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg7
Jurnalis O-1
Tanggal 2020-10-05 04:00:00
Ukuran 259x282mmk
Warna Warna
AD Value Rp 179.487.000
News Value Rp 897.435.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg) Setelah kita mendengar bersama-sama pendapat
dan pandangan fraksi-fraksi dan pemerintah serta DPD, tadi sudah disampaikan ada 7 fraksi
yang menerima dan 2 menyatakan menolak, dengan harapan tadi seperti yang disampaikan Pak
Menko Perekonomian, pintu komunikasi masih terbuka untuk dilakukan menjelang Paripurna.
Oleh karena itu saya meminta persetujuan kepada seluruh anggota dan pemerintah, apakah
Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini bisa kita setujui untuk diteruskan
pengambilan keputusannya di tingkat selanjutnya?
neutral - Hinca Panjaitan (Mewakili Fraksi Partai Demokrat di Baleg DPR-RI) Kami memahami
RUU Cipta Kerja ini kita tujukan untuk menjalankan sejumlah agenda perbaikan terkait reformasi
birokrasi, peningkatan ekonomi, dan juga percepatan tenaga kerja. Tetapi kami mencermati pula
adanya sejumlah persoalan mendasar dari RUU ini
neutral - Hinca Panjaitan (Mewakili Fraksi Partai Demokrat di Baleg DPR-RI) Kami memahami
RUU Cipta Kerja ini kita tujukan untuk menjalankan sejumlah agenda perbaikan terkait reformasi
birokrasi, peningkatan ekonomi, dan juga percepatan tenaga kerja. Tetapi kami mencermati pula
adanya sejumlah persoalan mendasar dari RUU ini.
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian) Terhadap
partai-partai yang sudah mendukung, catatannya sudah kami catat. Bagi yang belum
mendukung dari fraksi Demokrat dan fraksi PKS. catatannya juga kami catat. Dan sebetulnya
kalau mau dialog tetap kami buka. Masih ada waktu dialog dan kami bisa menjelaskan. . Apabila
diperlukan kami siap hadir di fraksi PKS, atau di fraksi Demokrat sambil kita menunggu rapat
Paripurna
Ringkasan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mewakili pemerintah
hadir dalam rapat kerja membahas RUU Cipta Kerja pada Sabtu (3/10) mengatakan, RUU Cipta
Kerja akan dapat mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih
efisien, mudah, dan pasti dengan penerapan NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) dan
penggunaan sistem eletronik.
863

