Page 866 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

kita lakukan dengan memperhatikan trend pekerjaan yang mengarah kepada pemanfaatan
digital, termasuk Industri 4.0 dan ekonomi digital.
Kelima, ada pun persyaratan PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU
Ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti hadi, cuti hamil yang telah
diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI dan Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
menggelar rapat kerja membahas RUU Cipta Kerja pada Sabtu (3/10/2020) malam. Rapat
tersebut akhirnya menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dilanjutkan ke sidang paripurna DPR yang
rencananya akan digelar pada 8 Oktober 2020 untuk disahkan menjadi undang -undang, namun
ada dua fraksi yang menolak.

Tujuh Fraksi yang menerima RUU Cipta Kerja adalah PDI-P. Gerindra, Golkar, Nasdem. PKB. PPP.
PAN. Sedangkan yang menolak adalah Fraksi Demokrat dan PKS.

"Setelah kita mendengar bersama-sama pendapat dan pandangan fraksi-fraksi dan pemerintah
serta DPD, tadi sudah disampaikan ada 7 fraksi yang menerima dan 2 menyatakan menolak,
dengan harapan tadi seperti yang disampaikan Pak Menko Perekonomian, pintu komunikasi
masih terbuka untuk dilakukan menjelang Paripurna. Oleh karena itu saya meminta persetujuan
kepada seluruh anggota dan pemerintah, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Cipta
Kerja ini bisa kita setujui untuk diteruskan pengambilan keputusannya di tingkat selanjutnya?"
kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja Pemerintah dan Baleg DPR yang
disiarkan langsung di YouTube DPR. Sabtu (3/10).

Mewakili Fraksi Partai Demokrat di Baleg DPR-RI, Hinca Panjaitan menyampaikan. Fraksi Partai
Demokrat menolak RUU Cipta Kerja diteruskan untuk pengambilan ke-putusannya di tingkat
selanjutnya. Ia menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan
komprehensif.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan yang memaksa di
tengah krisis akibat pandemi. Ia menilai prioritas utama pemerintah harus diprioritaskan dalam
menangani pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus mata rantai
penyebaran Covid-19, dan memulihkan ekonomi rakyat "Kami memahami RUU Cipta Kerja ini
kita tujukan untuk menjalankan sejumlah agenda perbaikan terkait reformasi birokrasi,
peningkatan ekonomi, dan juga percepatan tenaga kerja. Tetapi kami mencermati pula adanya
sejumlah persoalan mendasar dari RUU ini." kata Hinca Pan jaitan.

Mengutip survei World Economics Forum pada 2017, Hinca menyampaikan masalah
ketenagakerjaan bukanlah persoalan utama yang menghalangi masuknya investasi asing. Tiga
faktor utama yang justru menjadi hambatan dalam menjalankan bisnis di Indonesia adalah
korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, dan akses

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Pemerintah menggelar rapat kerja membahas RUU Cipta Kerja,
Sabtu (3/10). keuangan. Sementara masalah ketenagakerjaan ada di peringkat ke-13 dari 16
persoalan yang menghambat.

Sementara itu, perwakilan dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah juga menyampaikan sikap Fraksi
PKS yang menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang dalam sidang
Paripurna, sebab beberapa ketentuannya dinilai merugikan kaum buruh.
Mengomentari penolakan itu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka pintu komunikasi dengan fraksi Demokrat
maupun PKS yang menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang.

865