Page 865 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 865
Dengan debirokratisasi maka masyarakat akan mudah memproses perizinan berusaha dan
perlindungan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek
perlindungan kesehatan, keamanan, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
RUU CIPTA KERJA MENDORONG DEBIROKRATISASI
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian,Airlangga Hartarto mewakili pemerintah
hadir dalam rapat kerja membahas RUU Cipta Kerja pada Sabtu (3/10) mengatakan, RUU Cipta
Kerja akan dapat mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih
efisien, mudah, dan pasti dengan penerapan NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) dan
penggunaan sistem eletronik.
Dengan debirokratisasi maka masyarakat akan mudah memproses perizinan berusaha dan
perlindungan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek
perlindungan kesehatan, keamanan, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
Airlangga mengatakan, manfaat yang akan didapat nanti setelah berlakunya UU Cipta Kerja,
kepada masyarakat, paling kurang, antara lain, untuk UMKM. diberikan kemudahan dan
kepastian dalam proses perizinan. kemudahan dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual
(Haki), kemudahan dalam mendirikan perusahaan terbuka (PT) perseorangan juga diberikan
kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah sehingga ada kepastian
legalitas bagi pelaku usaha UMKM.
Untuk koperasi, diberikan kemudahan dalam proses pendirian koperasi dengan menetapkan
minimal jumlah sembilan orang koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip
usaha koperasi secara syariah dan dapat memanfaatkan teknologi untuk operasional koperasi.
Untuk sertifikasi halal, dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halan dan
bagi pelaku UMK diberikan kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, serta memperluas
lembaga pemeriksa halal. yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri.
Untuk nelayan, dalam RUU Cipta Kerja telah diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk
kapal perikanan yang dilakukan melalui satu pintu di KKP dan Kementerian Perhubungan
memberikan dukungan melalui standar keselamatan.
Dari sisi perumahan, kata Airlangga. pemerintah akan memberikan percepatan pembangunan
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dikelola khusus oleh Badan
Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).
Sedangkan, peningkatan perlindungan kepada pekerja, meliputi, pertama, adanya kepastian
perlindungan bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melalui pemberian jaminan
kompensasi. Kedua, adanya kepastian dalam pemberian pesangon, di mana dalam pemberian
pesangon Pemerintah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak
mengurangi manfaat JKK. JKm, JHT, dan JP serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau
pengusaha.
Ketiga, pengaturan alih daya tetap diatur dalam UU dengan tetap memperhatikan Putusan MK.
Kempat. pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dilakukan oleh pemerintah
melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsos-tek) dengan tidak
mengurangi manfaat JKK. JKm. JHT, dan JP serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau
pengusaha.
Keempat, pengaturan jam kerja yang khusus untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya tidak dapat
melakukan jam kerja yang umum yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dan hal ini perlu
864
