Page 860 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 860

'"Yang paling penting sekarang, bagaimana masyarakat merasakan berlakunya Undang-Undang
              Ciptaker," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.
              Dia menjelaskan, dalam RUU tersebut, terdapat berbagai dukungan untuk pelaku usaha. Antara
              lain, proses perizinan yang lebih mudah karena adanya perizinan satu pintu atau Online Single
              Submission (OSS).

              Tak  hanya pelaku  usaha,  lanjut  Airlangga,  UU  Ciptaker  memberi solusi dalam  meningkatkan
              perlindungan  kepada  pekerja.  Misalnya  soal  pemberian  pesangon,  pemerintah  menerapkan
              Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS dengan tanpa mengurangi manfaat
              Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Jaminan Kematian (JKM). Jaminan Hari Tua (JH), dan Jaminan
              Pensiun (JP). Dan yang paling penting, tidak ada iuran  tambahan baik dari pekerja maupun
              pemberi kerja.

              Selain itu. RUU Ciptaker mengatur jam kerja khusus untuk pekerjaan tertentu yang jam kerjanya
              tidak umum. Dan. akan memperhatikan tren pekerjaan yang mengarah kepada pemanfaatan
              digital, termasuk industri 4.0 dan ekonomi digital.

              "Soal Persyaratan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap mengikuti persyaratan yang ada di
              Undang-Undang Ketenagakerjaan. RUU Ciptaker tak akan menghilangkan hak cuti haid dan cuti
              hamil " tegas Airlangga.
              Sementara itu, penolakan terhadap pengesahan RUU itu masih terus disuarakan kaum buruh.
              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan, setidaknya ada
              32 federasi dan konfederasi di Indonesia yang menolak pengesahan RUU tersebut.

              "Ada 10 isu yang diusung oleh buruh dalam menolak RUU Ciptaker di klaster ketenagakerjaan,"
              kata Said.

              Sepuluh isu tersebut antara lain berkaitan dengan PHK. sanksi pidana bagi pengusaha. Tenaga
              Kerja  Asing  (TKA).  Upah  Minimum  Kabupaten/  Kota  (UMK)  dan  Upah  Minimum  Sektoral
              Kabupaten/  Kota  (UMSK),  pesangon,  karyawan  kontrak  seumur  hidup.  outsourcing  seumur
              hidup. waktu kerja, cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun
              bagi pekerja kontrak outsourcing.  nov



































                                                           859
   855   856   857   858   859   860   861   862   863   864   865