Page 863 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 863
Jakarta, mereka menyatakan jika Omnibus Law ini tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan
memaksa di tengah krisis pandemi ini.
Menanggapi adanya penolakan tersebut maka Menko Perekonomian menyatakan bahwa
Omnibus Law adalah produksi UU (Undang-Undang), bukan Perppu (peraturan pemerintah
pengganti undang-undang).
"Jadi dalam kaitannya untuk menangani pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi, Pemerintah telah
mengeluarkan Perpu 1 tahun 2020," kata Airlangga, Minggu (4/9/2020).
Perppu ini berisi tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan.
Kemudian oleh DPR RI, Perppu 1 tahun 2020 ini disetujui untuk menjadi UU no 2 tahun 2020
yang berisi tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang.
Alasan yang diajukan oleh Partai Demokrat tersebut dinilai kurang relevan karena selama masa
pandemi, pemerintah sudah membuat Perppu 1 tahun 2020 yang kini ditetapkan menjadi UU no
2 tahun 2020 untuk menangani pandemi Covid-19.
"Untuk saat ini pemerintah menangani langsung melalui Perpu I tahun 2020 atau UU no 2 tahun
2020," ujarnya.
Bahkan terkait pandemic Covid-19, dana sektor kesehatan dikeluarkan sebesar 86.64 triliun
rupiah. Dana tersebut termasuk penambahan alokasi untuk uang muka vaksin serta pengadaan
sarana prasarana dan pembelian alat kesehatan senilai Rp17.2 triliun, yang dinilai sangat
mendesak pada masa pandemi ini.
Sementara untuk dana untuk perlindungan sosial selama Pandemi Covid-19, ditetapkan sebesar
242.15 triliun rupiah.
"Bahkan khusus untuk sektor UMKM sudah ditetapkan anggaran sebesar 128 triliun rupiah,"
tuturnya. Dari sejumlah anggaran berikut UU tersebut, pemerintah sudah sangat concern dalam
menangani dampak akibat pandemi Covid-19.
Sementara RUU Cipta Kerja sendiri adalah sebuah Undang-Undang yang akan mengatasi
Obesitas Regulasi, sebagai legacy pemerintah yang lalu untuk dirampingkan agar tidak
memberatkan Rakyat yang ingin berusaha.
Ada banyak hal yang diatur dan disederhanakan dalam RUU Cipta Kerja yang sudah disetujui
tujuh fraksi di DPR, minus PKS dan Demokrat.
"Yang terpenting adalah manfaat yang akan didapat masyarakat setelah berlakunya UU Cipta
Kerja," ungkapnya.
"Apalagi dalam UU Cipta Kerja nanti juga menyelesaikan persoalan keterlanjuran masyarakat
agar memperoleh kepastian berusaha di wilayah kehutanan. Selain itu ada pula peran
pemerintah untuk mengeluarkan jaminan asuransi untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan
dalam bentuk jaringan kehilangan pekerjaan," pungkasnya..
862
