Page 442 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

MENGAPA THR 2021 DILARANG DICICIL & RISIKO SANKSI BAGI PENGUSAHA

Perusahaan wajib membayarkan THR 2021 tanpa dicicil paling lambat tujuh hari sebelum hari
raya. Perusahaan wajib membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan paling lambat tujuh
hari sebelum hari raya secara penuh.

Demikian bunyi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan tertanggal 12 April 2021.

Isi SE Menaker tersebut juga mengatur jika perusahaan yang terdampak COVID-19 dapat
berdialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan pembayaran THR. Kalau perusahaan
tidak mampu mengucurkan THR, perlu disertai bukti ketidakmampuan dan perusahaan
melaporkan hasil diskusi dengan pekerja ke dinas terkait paling lambat tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak rencana pembayaran
THR tahun ini dicicil seperti tahun kemarin. Sementara, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha membayar THR kali ini secara penuh
karena saat ini kondisi ekonomi sudah mulai pulih setelah "berbagai stimulus sudah diberikan"
oleh pemerintah.
Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai surat edaran
tersebut tidak mendedah substansi secara komprehensif; pemerintah tidak memberikan tolak
ukur dampak bagi perusahaan yang dihantam efek COVID-19.

Ia khawatir surat tersebut jadi 'tameng' perusahaan untuk tidak memenuhi hak-hak para pekerja.
"Sedangkan perusahaan selama ini mayoritas masih beroperasi, sedangkan surat edaran
sebelumnya mengenai perusahaan terdampak pandemi, bikin perusahaan berlomba-lomba
membayar upahnya 20 persen, 50 persen, bahkan ada sama sekali tidak dibayar. Padahal
perusahaan tetap beroperasional, bahkan buruhnya lembur," ujar Nining kepada Tirto, Kamis
(15/4/2021).

Pemerintah mudah meminta pekerja melakukan perundingan dengan perusahaan, tapi menurut
Nining, pekerja dan pengusaha relasinya tidak setara. Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya
pengawasan dan penegakan hukum terhadap korporasi. Lantas, idealnya THR 'dikembalikan'
sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 ihwal Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yakni pengusaha wajib memberikan THR.

THR 2021 Jangan Dicicil Kasubag Pemberitaan Kementerian Ketenagakerjaan Dicky Risyana
menekankan bahwa surat edaran tersebut tidak memperbolehkan perusahaan untuk mencicil
pembayaran THR 2021. "[THR] tidak boleh [dicicil]," kata dia kepada Tirto, Kamis lalu.

Setiap perusahaan yang tidak membayar atau terlambat membayar THR keagamaan akan diberi
sanksi lima persen denda dari total THR, serta sanksi administratif seperti teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara/sebagian atau seluruh alat produksi, dan
pembekuan kegiatan usaha.

Sanksi administratif sesuai Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan serta Pasal 10 dan Pasal 11 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Meskipun
sudah dihukum, perusahaan tetap mesti menunaikan kewajiban membayar THR kepada para
pekerja alias pengenaan sanksi administratif tidak menggugurkan kewajiban pengusaha atas
denda keterlambatan membayar THR keagamaan.

Dicky berharap setiap perselisihan industrial antara pekerja dan pengusaha diselesaikan dengan
dialog yang mengedepankan asas keterbukaan. "Coba selesaikan dahulu, kami dorong bipartit,"
441