Page 443 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

imbuh dia. Kemudian, Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute,
berkata tidak ada perbedaan signifikan dari surat edaran tersebut, baik tahun ini maupun tahun
lalu. Penerapan dari surat edaran Menaker tersebut yang seharusnya disorot. "Transparansi itu
kunci, juga pengawasan, kalau memang surat edaran ini akan ditegakkan. Tentu berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutur dia ketika dihubungi Tirto, Kamis.
Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Menaker: Pengusaha Tak Bayar THR 2021 Wajib Berdialog dengan Buruh Terlepas dari
peraturan, korporasi dapat menerbitkan laporan dua tahun masa pagebluk ini. Bila kondisi
keuangan tergolong bagus, maka dapat diusahakan tak perlu mengangsur THR. Sebaliknya,
ruang bipartit menjadi upaya perusahaan dan pekerja untuk membahas kesepakatan jika saldo
rekening kantor tergolong minim untuk memenuhi hak THR.

"Harus ada dokumen yang dilengkapi. Lebih di (ranah) pelaksanaan. Kita tidak bisa memaksa
jika situasi tidak terlalu baik, tapi bisa membayar dengan mencicil. Itu juga perlu kesepakatan
pekerja dan pemberi kerja," tutur Adinda. Tak bisa getok rata kondisi finansial korporasi; tak
bisa pula memaksakan H-7 hari raya, THR harus cair.
Dinas Tenaga Kerja juga mesti aktif menindaklanjuti sengketa hak tenaga kerja ini. Namun,
diperlukan ekstensifikasi data perusahaan yang terbaru dan terintegrasi, agar memudahkan
penyelesaian perkara.

Pola relasi pekerja dan pengusaha merupakan hubungan kepercayaan, akan tetapi sisi lainnya
yakni menjadi hubungan bersifat publik. Maka negara tidak ikut campur ihwal syarat-syarat kerja,
termasuk upah minimum. Pun dengan THR, selain bersifat kewajiban hukum bagi pengusaha,
juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan, terutama saat pandemi COVID-19 ini. "Oleh
karena itu, terbuka kemungkinan cara pembayaran (THR) dicicil karena kemampuan
perusahaan. Yang menjadi persoalan adalah sejauh mana kewajiban THR itu bisa disepakati,"
kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, ketika dihubungi Tirto,
Kamis.

Jika pekerja menyadari kondisi perusahaan, maka pengangsuran THR itu bukan persoalan besar.
Fickar melanjutkan, hubungan ketenagakerjaan tidak bisa dipidanakan, kecuali pengusaha tidak
mau membayarnya.

442