Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Judul THR, Kewajiban Yang Tak Terbantahkan
Nama Media validnews.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.validnews.id/THR--Kewajiban-Yang-Tak-Terbantahkan-
nyF
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-27 20:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Bisa dijamin enggak para petugas dinas
mengawasi? Kan katanya bipartit, terus dilaporkan ke dinas ketenagakerjaan setempat. Tapi bisa
jamin enggak dia standby piket?

positive - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Dari awal kita sudah keras, karena di dalam
surat edaran itu masih ada celah kuat untuk membuka peluang untuk pengusaha

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Kalau menurut saya SE itu enggak usah
diterbitkan. Karena itu tadi, dapat jadi pegangan atau ukuran rujukan dari pada pengusaha itu
bisa 'disalahgunakan' membungkus surat edaran dengan mengatakan mereka tidak mampu
neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Kemarin sampai ada salah satu restoran
besar, itu juga THR baru dibayarkan di bulan April 2021. Itu pun juga setelah kita tarik ke
kementerian, kita tarik pusat, kita ramaikan kasusnya

neutral - Kahar S. Cahyo (Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI)) Artinya kalau pun nanti ada hasilnya, buruh baru akan mendapatkan THR
setelah hari raya

negative - Kahar S. Cahyo (Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI)) Nah, jauh lebih efektif kalau sanksinya bentuknya pidana. Jadi ancaman
penjara yang ditujukan kepada oknum yang memerintahkan untuk tidak membayar hak buruh
itu

positive - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS) Harus dikomunikasikan
dengan serikat pekerja perusahaan tersebut dan menghadirkan dinas tenaga kerja ataupun
instansi ketenagakerjaan pemerintah yang terkait

positive - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS) Itulah tugas Kemenaker
melakukan pengawasan untuk mengantisipasi kalau-kalau di tengah-tengah pandemi ini masih
ada perusahaan level menengah ke bawah yang masih berat untuk melakukan pembayaran THR.
Pengawasannya harus sampai sejauh sana

negative - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS) Ada posko, tapi nanti
ketika ada kasus tidak bisa tertangani. Nah, ini kita yang tidak mau

102