Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

positive - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS) Saya harap pemerintah
benar-benar menjamin hak THR para pekerja itu terbayarkan oleh perusahaan-perusahaan
negative - Adi Machfudz (Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo))
Kelonggaran yang dimaksud adalah mengembalikan kepada hubungan bipartit, yaitu antara
pengusaha dan pekerja

positive - Adi Machfudz (Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo))
Jangankan membayar THR, mampu mempertahankan karyawan saja sudah sangat luar biasa

negative - Adi Machfudz (Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo))
Faktanya juga kita mengajukan katakanlah relaksasi perbankan yang diberikan pemerintah. Jika
kita mengajukan kredit investasi dengan kondisi pandemi covid-19 ini justru malah sulit. Saya
kira perbankan juga menahan, tetapi di sisi lain kekhawatirannya juga karena tidak menentunya
pertumbuhan ekonomi kita

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berharap setelah pemerintah
banyak memberikan insentif serta kemudahan-kemudahan, sekarang teman pengusaha bisa
membayar THR

Ringkasan

Dalam hitungan hari, Lebaran tiba. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, persoalan
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kembali mengemuka. Kali ini bahkan makin terasa
spesial mengingat selama setahun belakangan, banyak usaha yang harus paceklik tergerus
pandemi. Meski demikian, ada juga potensi pandemi ditunggangi perusahaan demi terlepas dari
kewajiban membayar THR.

THR, KEWAJIBAN YANG TAK TERBANTAHKAN

JAKARTA - Dalam hitungan hari, Lebaran tiba. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, persoalan
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kembali mengemuka. Kali ini bahkan makin terasa
spesial mengingat selama setahun belakangan, banyak usaha yang harus paceklik tergerus
pandemi. Meski demikian, ada juga potensi pandemi ditunggangi perusahaan demi terlepas dari
kewajiban membayar THR.

Ya, pandemi tidak serta-merta membatalkan kewajiban perusahaan yang sudah bertahun-tahun
dijalankan ini. Di momen Idulfitri 1442 H, para pengusaha kembali diwajibkan membayar THR
secara penuh selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya. Pengusaha yang membandel,
dipastikan diganjar denda sebesar 5%.

Berkaca pada kondisi tahun lalu, skema pembayaran THR yang bisa dicicil sebagai imbas
pandemi covid-19 kenyataannya memang tidak begitu efektif. Karena, menurut data
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), masih ada 103 perusahaan yang menunggak
pembayaran THR tahun kemarin.

Sikap abai ratusan perusahaan ini tentunya tidak sejalan dengan isi Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. Aturan itu tegas menyebut THR
keagamaan adalah pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan pengusaha pada pekerja atau
buruh menjelang hari raya keagamaan.

103