Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adi Machfudz,
mendorong perusahaan, terutama yang tidak terdampak pandemi covid-19, untuk membayar
penuh THR 2021. Sebab, rata-rata perusahaan besar diyakininya sudah mencadangkan alokasi
THR tersebut dari jauh-jauh hari. Namun, seperti halnya Mufida, dia berharap ada kelonggaran
bagi pengusaha di sektor tertentu yang belum mampu membayar THR penuh akibat terdampak
pandemi covid-19.

"Kelonggaran yang dimaksud adalah mengembalikan kepada hubungan bipartit, yaitu antara
pengusaha dan pekerja," kata Adi kepada Validnews, Senin (26/4). Ia meminta pemerintah tidak
hanya melihat secara parsial dari sisi pengusaha-pengusaha besar. Akan tetapi melihat sektor-
sektor terdampak, seperti UMKM. Kemudian sektor-sektor lain seperti pariwisata, perhotelan,
restoran, hingga retail yang cukup terdampak akibat pandemi ini.

"Jangankan membayar THR, mampu mempertahankan karyawan saja sudah sangat luar biasa,"
jelasnya.

Apalagi klaim stimulus bantuan kepada perusahaan yang terdampak, kata dia, juga sulit
didapatkan oleh pengusaha.

"Faktanya juga kita mengajukan katakanlah relaksasi perbankan yang diberikan pemerintah. Jika
kita mengajukan kredit investasi dengan kondisi pandemi covid-19 ini justru malah sulit. Saya
kira perbankan juga menahan, tetapi di sisi lain kekhawatirannya juga karena tidak menentunya
pertumbuhan ekonomi kita," jelas Adi.

Menanggapi hal ini, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah sendiri mengakui, ada beberapa
perusahaan yang sudah menyampaikan ketidakmampuannya membayar THR tepat waktu dan
membutuhkan relaksasi yang lebih panjang.

Namun, ia mengingatkan, pemerintah saat ini sangat membutuhkan dukungan pengusaha untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi, imbuhnya, pemerintah juga telah banyak
memberikan stimulus kepada perusahaan yang terdampak.

"Kami sangat berharap setelah pemerintah banyak memberikan insentif serta kemudahan-
kemudahan, sekarang teman pengusaha bisa membayar THR," jelas Ida, dalam konferensi pers
virtual, Senin (26/4).
Untuk memastikan pekerja memperoleh haknya, Ida meminta serikat pekerja dan pengusaha
terlibat dalam upaya memantau secara langsung posko THR. Pemantauan ini dilakukan secara
periodik sehingga akan terlihat progres pembayaran THR yang terlapor di Posko THR di pusat
maupun provinsi. Saat ini, kata dia, Posko THR telah tersedia di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Adapun mekanisme pengawasannya, Kemenaker setelah menerima pengaduan dari Posko THR,
secara periodik membuat atensi pemeriksaan kepada kepala dinas ketenagakerjaan provinsi.
Selanjutnya memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan
pembayaran THR tahun 2021.

Pengawas ketenagakerjaan kemudian akan mendorong pengusaha maupun pekerja melakukan
dialog, untuk pelaksanaan pembayaran THR keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.
Apabila terdapat perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pembayaran THR keagamaan H-
7, maka harus dibuat kesepakatan terkait jangka waktu dengan dengan ketentuan minimal H-1
Lebaran. Pengusaha yang tidak membayar THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka Gubernur, Wali Kota hingga Bupati memberikan sanksi kepada perusahaan
yang bersangkutan berupa sanksi administratif dan denda. (Seruni Rara Jingga, Maidian Reviani,
Wandha Nur Hidayat).
106