Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

MENAKER: PEMBAYARAN THR SECARA PENUH BERDAMPAK POSITIF TERHADAP
PEREKONOMIAN
JAKARTA: Jelang Lebaran 2021, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali
mengingatkan kalangan pengusaha, untuk segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR)
kepada pekerja/buruh selambat-lambatnya H-7 perayaan Idul Fitri 1442H.

"Pembayaran THR secara penuh akan berdampak positif terhadap perekonomian, karena hal
tersebut akan mendorong daya beli masyarakat, khususnya pekerja/ buruh. Peningkatan
konsumsi akan berimbas pada meningkatnya perputaran ekonomi yang semakin cepat," tutur
Menaker di Jakarta, Senin (26/4/2021).

Berdasarkan hal itu, lanjutnya, maka pada tahun ini pemerintah berkomitmen,THR 2021 harus
dibayarkan secara penuh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab, di awal
tahun 2021, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif kepada pengusaha, untuk
memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada pekerja/buruh.
Dikemukakannya, pemerintah sangat serius dalam pembayaran THR tahun 2021, karena ini
merupakan salah satu instrumen agar dapat cepat memulihkan perekonomian Indonesia.
Keseriusan ini, dapat terlihat dengan digalakkannya pembentukan Posko THR, dan dilibatkannya
Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan
Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau Posko THR.

"Dilibatkannya SP/SB dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional
bertujuan, agar pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 dapat transparan dan terlaksana
dengan baik," terang Menaker.

Kepada para pengusaha yang telat membayar THR dan melewati tenggat H-1 Lebaran, akan ada
sanksi 5 persen dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja. "Sedangkan bagi
pengusaha yang tidak membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga pembatasan aktivitas
usaha," jelasnya.

Kondisi perekonomian pada fase pemulihan, dan situasi ekonomi jauh lebih baik dibandingkan
periode sebelumnya, Menaker meyakini kondisi kalangan pengusaha sudah membaik, dan
mampu membayar THR secara penuh dan tepat waktu.
Menaker mengatakan, pemerintah pun telah memberikan banyak insentif kepada pengusaha.
Menurutnya, pengusaha dapat berkontribusi lebih besar dalam memulihkan pergerakan ekonomi
dengan membayarkan THR kepada pekerja.

"Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan dan waktu yang
ditentukan, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan/pengusaha terdampak
pandemi Covid-19. Yakni penundaan pembayaran THR paling lambat H-1 Lebaran, sepanjang
pengusaha tersebut melakukan dialog dengan para pekerja dan menyampaikan laporan
keuangannya," jelas dia.

Hasil kesepakatan antara perusahaan dan pekerja, lanjut Menaker, harus dibuat secara tertulis
dan harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan.
"(Kesepakatan tertulis-red) Ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai besaran
dalam peraturan perundang-undangan," tuturnya. ***.

108