Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 106
"Kemarin sampai ada salah satu restoran besar, itu juga THR baru dibayarkan di bulan April
2021. Itu pun juga setelah kita tarik ke kementerian, kita tarik pusat, kita ramaikan kasusnya,"
jelasnya.
Belum lagi, Ia juga kerap mendapat laporan dari pekerja atau buruh di luar federasinya yang
masih belum mendapatkan THR sampai saat ini. Ketua Departemen Komunikasi dan Media
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyo juga mengingatkan Kemenaker,
untuk melakukan pengawasan dengan sungguh-sungguh. Petugas Posko THR selama ini
diamatinya cenderung pasif. Kebanyakan laporan yang ditindaklanjuti jika aduan berasal dari
serikat pekerja atau buruh, bukan perorangan. Itu pun baru dilakukan setelah cuti bersama hari
raya.
"Artinya kalau pun nanti ada hasilnya, buruh baru akan mendapatkan THR setelah hari raya,"
ujar Kahar kepada Validnews, Senin (26/4).
Kahar juga menilai pemberian sanksi yang ada selama ini tidak memberikan efek jera bagi
perusahaan yang melanggar. Selain itu, pemberian sanksi administrasi terberat berupa
pencabutan izin usaha juga menghadirkan dilema buat pemerintah, lantaran pekerja pula yang
akan kena dampaknya.
" Nah, jauh lebih efektif kalau sanksinya bentuknya pidana. Jadi ancaman penjara yang ditujukan
kepada oknum yang memerintahkan untuk tidak membayar hak buruh itu," jelas dia.
Sedikit berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS
Kurniasih Mufidayati justru tidak terlalu mempermasalahkan mekanisme dialog seperti yang
tertera di SE Pemberian THR Keagamaan 2021. Menurutnya, hal ini untuk mengantisipasi situasi
adanya pengusaha yang belum mampu membayar THR. Jadi, pengusaha terkait tidak mengambil
keputusan secara sepihak.
"Harus dikomunikasikan dengan serikat pekerja perusahaan tersebut dan menghadirkan dinas
tenaga kerja ataupun instansi ketenagakerjaan pemerintah yang terkait," tuturnya kepada
Validnews, Minggu (25/4).
Hanya saja, menurut Mufida kondisi tersebut lebih tepat untuk perusahaan menengah ke bawah,
seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang masih berat membayarkan THR penuh. Dinas
tenaga kerja dirasanya perlu memfasilitasi adanya dialog antara pekerja dengan perusahaan
sampai diperoleh titik temu.
"Itulah tugas Kemenaker melakukan pengawasan untuk mengantisipasi kalau-kalau di tengah-
tengah pandemi ini masih ada perusahaan level menengah ke bawah yang masih berat untuk
melakukan pembayaran THR. Pengawasannya harus sampai sejauh sana," tuturnya.
Fungsi Posko Mufida juga meminta seluruh elemen yang terlibat dalam Posko THR berkolaborasi
memantau segala permasalahan yang ada. Jangan sampai Posko THR tidak berjalan
sebagaimana fungsinya atau sekedar ada.
"Ada posko, tapi nanti ketika ada kasus tidak bisa tertangani. Nah, ini kita yang tidak mau," kata
dia.
Ia berharap pemerintah dapat melakukan pengawasan secara maksimal dan menjadi fasilitator
yang objektif ketika ada kasus-kasus yang perlu ditangani antara perusahaan dan karyawannya.
"Saya harap pemerintah benar-benar menjamin hak THR para pekerja itu terbayarkan oleh
perusahaan-perusahaan," kata dia.
105
