Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 105
Bagi pemerintah sendiri, komitmen perusahaan membayar THR diperlukan, untuk menopang
belanja masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Maklum, lesunya belanja masyarakat
selama pandemi membuat perekonomian seolah lambat berputar.
Makanya, agar hak pekerja mendapatkan THR terpenuhi tepat waktu, pemerintah belakangan
coba menitikberatkan perbaikan pada pengawasan. Salah satunya dengan memperkuat Posko
THR 2021.
Di Posko itu dipastikan akan ada tim pemantau yang melibatkan unsur pemerintah, unsur serikat
pekerja/serikat buruh dan unsur organisasi pengusaha yang duduk dalam keanggotaan Dewan
Pengupahan Nasional. Mereka bertugas memantau jalannya penyaluran THR 2021 sekaligus
memberikan saran dan masukan kepada tim posko mengenai pelaksanaan tugas Posko THR
2021.
Sebagai bentuk keseriusan, Posko THR Keagamaan 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi
juga di daerah, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten atau kota. Harapannya sederhana,
agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat, sebenarnya mengapresiasi
langkah pemerintah membuat Posko THR yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam tim
pemantauan. Meski begitu, ia tetap sangsi dengan keseriusan petugas dinas ketenagakerjaan
setempat dalam mengawasi jalannya pelaksanaan THR 2021.
"Bisa dijamin enggak para petugas dinas mengawasi? Kan katanya bipartit, terus dilaporkan ke
dinas ketenagakerjaan setempat. Tapi bisa jamin enggak dia standby piket?" kata Mirah kepada
Validnews, Minggu (25/4).
Ditambah lagi, lanjutnya, selau ada masalah pemerintah daerah yang sering mengeluhkan
keterbatasan dana dan kapasitas petugas dinas, untuk melakukan pengecekan ke perusahaan.
Dia mengamati, jumlah tenaga pengawas memang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan
yang ada di seluruh Indonesia.
Ketentuan Dialog Mirah juga mengkritisi isi Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
THR Keagamaan 2021. SE tersebut justru dipandangnya berpotensi memberikan celah bagi
perusahaan untuk mengakali membayar THR sesuai ketentuan. Sebab dalam SE itu ada
ketentuan, pengusaha dapat melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai
kesepakatan pembayaran THR yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.
"Dari awal kita sudah keras, karena di dalam surat edaran itu masih ada celah kuat untuk
membuka peluang untuk pengusaha," kata Mirah.
Mirah juga mengaku khawatir ada oknum pengusaha yang tidak melaporkan kondisi keuangan
internal perusahaan dengan sebenar-benarnya, sehingga merasa sah-sah saja melakukan
penundaan THR. Terlebih lagi tidak semua perusahaan memiliki perwakilan atau serikat pekerja
yang kuat, untuk mengawasi hal tersebut.
"Kalau menurut saya SE itu enggak usah diterbitkan. Karena itu tadi, dapat jadi pegangan atau
ukuran rujukan dari pada pengusaha itu bisa 'disalahgunakan' membungkus surat edaran dengan
mengatakan mereka tidak mampu," jelasnya.
Mirah mengatakan, pemerintah tidak belajar dari pengalaman tahun 2020 lalu yang juga
mengeluarkan SE terkait THR. Saat itu tidak sedikit pengusaha menggunakan celah melakukan
penundaan THR. Meski ketentuan penundaan sampai Desember 2020, kenyataannya masih ada
perusahaan yang membayar THR di tahun 2021.
104
