Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 147
Arief mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan
pemberian THR karyawan tahun 2021 bagi pekerja/buruh, perusahaan wajib membayarkannya
dengan batas waktu H-7 lebaran.
"Disnaker sudah membuka posko pengaduan THR di Jalan Martanegara nomor 4. Posko THR ini
berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk di Kota, kami bekerja sama dengan
UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat," katanya, dalam acara Bandung
Menjawab di Taman Sejarah, Kota Bandung, Selasa (27/4).
Pembentukan posko ditujukan bagi masyarakat yang memang tidak punya serikat pekerja atau
buruh.
"Mereka bisa menyampaikan aspirasi atau pengaduan ke kami," lanjutnya.
Seperti diketahui, karyawan atau buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan, yakni
pekerja atau buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
lebih.
Pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Kemudian pekerja atau buruh yang dipindahkan ke
perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan
THR.
Sedangkan pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu
bulan dihitung melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata
upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12
bulan (rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).
Menurut Arief, Disnaker akan menyebarkan Surat Edaran Wali Kota Bandung kepada para
pengusaha khsusnya terkait pembayaran THR. Ia juga menyampaikan, jika ada keterlambatan
pembayaran akan ada denda sebesar 5%.
"Untuk masalah pembayaran kami belum menerima informasi kendala di perusahaan. Saya
berharap jangan sampai terjadi sanksi. Artinya kebersamaan perusahaan dengan pekerja itu
betul-betul diwujudkan," ucapnya.
146