Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 150

Judul               Legislator Minta Pemerintah Awasi Pemberian THR
                Nama Media          today.line.me
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://today.line.me/id/v2/article/p5Kg07
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-04-27 17:57:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Jangan sampai ada perusahaan yang
              nakal yang tidak mau membayarkan THR tersebut

              negative - Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Pekerja/buruh adalah salah satu pihak
              yang paling terdampak COVID-19, di mana banyak dari mereka yang di-PHK, dirumahkan, dan
              mengalami pemotongan gaji 50 persen. Selain itu, pemberian THR bentuknya adalah wajib oleh
              perusahaan sebagaimana Permenaker No.6/2016



              Ringkasan

              Anggota  Komisi  IX  DPR  RI  Netty  Prasetiyani  merespons  baik  langkah  Menteri  Tenaga  Kerja
              (Menaker) Ida Fauziyah mengimbau para pengusaha membayarkan THR kepada pekerja/buruh.
              Netty  meminta  pemerintah  agar  tegas  dan  memantau  perkembangan  dari  pemberian  THR
              kepada para pekerja/buruh.



              LEGISLATOR MINTA PEMERINTAH AWASI PEMBERIAN THR

              REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA  --  Anggota  Komisi IX  DPR  RI  Netty Prasetiyani  merespons  baik
              langkah  Menteri  Tenaga  Kerja  (Menaker)  Ida  Fauziyah  mengimbau  para  pengusaha
              membayarkan THR kepada pekerja/buruh. Netty meminta pemerintah agar tegas dan memantau
              perkembangan dari pemberian THR kepada para pekerja/buruh.
              "Jangan sampai ada perusahaan yang nakal yang tidak mau membayarkan THR tersebut," kata
              Netty kepada Republika, Selasa (27/4).

              Menurutnya, langkah yang dilakukan Menaker dinilai langkah tepat. Hal tersebut harus didorong
              dan didukung agar para pekerja/buruh mendapatkan hak-haknya. "Pekerja/buruh adalah salah
              satu  pihak  yang  paling  terdampak  COVID-19,  di  mana  banyak  dari  mereka  yang  di-PHK,
              dirumahkan, dan mengalami pemotongan gaji 50 persen. Selain itu, pemberian THR bentuknya
              adalah wajib oleh perusahaan sebagaimana Permenaker No.6/2016," ujarnya.

                                                           149
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155