Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 152

Judul               Posko THR Sudah Ada di 34 Provinsi, Menaker Jelaskan
                                    Konsekuensinya
                Nama Media          nkriku.com
                Newstrend           Posko THR 2021
                Halaman/URL         https://nkriku.com/posko-thr-sudah-ada-di-34-provinsi-menaker-
                                    jelaskan-konsekuensinya/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-04-27 17:53:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Narasumber

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko
              THR-nya

              Ringkasan
              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa Posko Tunjangan Hari Raya (THR)
              Keagamaan 2021 sudah ada di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. "Sudah semua, 34 provinsi
              sudah ada Posko THR-nya," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 26 April 2021. Ida berujar
              Posko  THR  2021  tidak  hanya  dibentuk  di  pusat,  tetapi  juga  di  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota
              seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif.



              POSKO THR SUDAH ADA DI 34 PROVINSI, MENAKER JELASKAN KONSEKUENSINYA

              Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa Posko Tunjangan Hari Raya
              (THR)  Keagamaan  2021  sudah  ada  di  34  Provinsi  di  seluruh  Indonesia.  "Sudah  semua,  34
              provinsi sudah ada Posko THR-nya," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 26 April 2021.

              Ida  berujar  Posko  THR  2021  tidak  hanya  dibentuk  di  pusat,  tetapi  juga  di  Provinsi  dan
              Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih
              efektif.

              Karena itu, dia meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah bagi
              perusahaan  yang  masih  terdampak  Covid-19  dan  berakibat  tidak  mampu  memberikan  THR
              Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

              Langkah yang dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan
              dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara
              kekeluargaan.

              Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
              dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan
              dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

                                                           151
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157