Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan secara penuh kepada pekerjanya pada H-7
Lebaran.
Lantas, berapa besaran THR yang didapat pekerja kontrak dan outsourcing? Berdasarkan surat
edaran, terdapat 3 jenis pekerja atau buruh yang berhak memperoleh THR keagamaan, yaitu:
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, semua jenis pekerja ini berhak mendapatkan THR.

"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja,"kata Indah, dari keterangan resmi, Minggu (25/4/2021).

Indah menambahkan, perusahaan juga wajib memberikan THR pada pekerja outsourcing (alih
daya) dan pekerja kontrak.

"Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan atau
lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka berhak
mendapatkan THR juga," imbuh dia.

Besaran THR bagi pekerja kontrak dan outsourcing dihitung berdasarkan lama masa kerja.

Untuk pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,
maka THR diberikan sebesar 1 bulan upah.

Adapun, jika masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, maka
pekerja berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa kerjanya.

Perhitungan THR 2021 bagi pekerja kurang dari 12 bulan, yaitu: Penghitungan upah sebulan
yakni upah bersih tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Adapun upah satu bulan pekerja harian, dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap
bulan selama masa kerja.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih maka THR dihitung dari rata-rata
upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya.

Indah memberi keleluasaan bagi perusahaan yang ingin memberi THR keagamaan dengan
hitungan lebih.

Hal ini tidak dipermasalahkan selama besaran THR yang sudah diwajibkan, dibayarkan pada
pekerja atau buruh.

"Hal tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan," tutur Indah.

148