Page 394 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 394
PEKERJA OUTSOURCING DAN KONTRAK BISA DAPAT THR
MATARAM - Perusahaan diimbau untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri
secara penuh. Pekerja yang menerima THR penuh tidak hanya pegawai tetap perusahaan, tetapi
juga pekerja dengan status outsourcing atau alih daya, kontrak, berhak menerima THR lebaran.
Perusahaan yang dalam kondisi sehat wajib membayarkan THR pekerja/buruh. Sementara itu,
perusahaan tidak sehat akan ada solusi untuk keduanya.
Ketentuan untuk perusahaan diwajibkan bayar THR Lebaran ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/ IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pada prinsipnya, aturan itu mewajibkan pengusaha memberi THR
secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran
"Implementasi SE tersebut tinggal kami melaksanakan dan itu sudah disampaikan keseluruhan
kabupaten/kota. Sudah diumumkan secara luas bahwa perusahaan wajib memberikan THR
kepada pekerjanya H-7 Lebaran," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker-
trans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, Senin (26/4).
Dikatakan Gde, kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR bagi pekerja/buruh, namun
harus melihat kembali kondisi dari perusahaan tersebut. Karena ada beberapa kategori
perusahaan. Sementara di NTB lebih banyak UMKM dan untuk perusahaan besar tidak banyak
dan kondisi pengusaha juga tengah kritis.
"Artinya perlu kita lihat kemudian harus mencari solusi. Jangan sampai ini salah persepsi.
Memang kalau kondisinya tidak memungkinkan ada solusinya," jelas mantan Kadis Kominfotik
NTB ini.
Untuk diketahui, ada tiga jenis pekerja/ buruh berhak memperoleh THR Lebaran. Pertama,
pekerja/buruh berdasarkan PKWT atau PKWTT yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus
atau lebih. Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha
terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja/ buruh yang
dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama
belum mendapatkan THR.
"Untuk memantau itu kami sudah membentuk posko pemantauan THR dan penanganan terkait
aduan," terangnya.
Menurut Gde, pihaknya sudah membuka posko dan ada tim pemantau ini terdiri dari pengawas
yang ditugaskan para pengawas ketenagakerjaan yang ada di Disnakertrans, sehingga kalau
memang ada keluhan terkait dengan ini bisa disampaikan.
"Sesuai dengan pendomannya, pemerintah hadir untuk membantu masyarakat untuk menjamin
bahwa hak- hak pekerja itu bisa dipenuhi," imbuhnya.
Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Lebaran adalah 1 bulan upah untuk
pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih.
Sedangkan pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus-menerus sampai dengan
kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa
kerjanya.
Sedangkan pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan
dihitung melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih di mana rata-rata
upah diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari ravadan masa kerja kurang dari 12 bulan
rata-rata upah diterima tiap bulan selama masa kerja.
393
