Page 396 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Judul Menaker: Dispensasi Tidak Hilangkan Kewajiban Pengusaha Bayar THR
Nama Media Suara Nusantara
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Antara
Tanggal 2021-04-27 11:03:00
Ukuran 127x253mmk

Warna Warna
AD Value Rp 5.080.000
News Value Rp 25.400.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi perusahaan yang masih terdampak
COVID-19 dan tidak mampu membayar THR seperti waktu yang ditentukan H-7, maka kami
meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan dengan iktikad baik

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban
membayar THR sesuai dengan besaran yang ditentukan di peraturan perundang-undangan

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa dispensasi yang
diberikan pemerintah kepada perusahaan yang terdampak pendemi COVID-19 tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) tahun ini.
“Bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar THR seperti
waktu yang ditentukan H-7, maka kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan
dengan iktikad baik,” katanya dalam diskusi virtual tentang THR 2021 yang dipantau dari Jakarta
pada Senin (26/4).

MENAKER: DISPENSASI TIDAK HILANGKAN KEWAJIBAN PENGUSAHA BAYAR THR

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa dispensasi yang
diberikan pemerintah kepada perusahaan yang terdampak pendemi COVID-19 tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

“Bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar THR seperti
waktu yang ditentukan H-7, maka kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan
dengan iktikad baik,” katanya dalam diskusi virtual tentang THR 2021 yang dipantau dari Jakarta
pada Senin (26/4).

Hasil dialog antara pengusaha dan perwakilan pekerja mengenai pembayaran THR, ia
mengatakan, harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

395