Page 397 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 397
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan dispensasi kepada perusahaan untuk membayarkan
THR paling lambat satu hari sebelum hari raya.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Menurut surat edaran itu, pengusaha wajib membayarkan THR keagamaan kepada pekerja
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai dengan besaran yang
ditentukan di peraturan perundang-undangan,” kata Ida.
Ida mengatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar atau tidak membayarkan THR
bisa kena denda dan sanksi mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Menaker meminta para kepala daerah menegakkan ketentuan tersebut dan Menaker: Dispensasi
Tidak Hilangkan Kewajiban Pengusaha Bayar THR memperhatikan rekomendasi dari pengawas
ketenagakerjaan.
Pemerintah sudah membentuk Posko THR 2021 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di
Jakarta dan 34 provinsi untuk melayani keluhan mengenai pembayaran THR.
Sampai 23 April 2021, Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima 19 4 lap oran
yang meliputi 119 konsultasi dan 75 pengaduan mengenai masalah pembayaran THR.
(antara/fer)
caption:
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menyampaikan keterangan pers mengenai Posko
THR 2021 di Jakarta.
396
