Page 89 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 89
BPJAMSOSTEK: PROGRAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DORONG KEPESERTAAN
BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek berharap program Manfaat Layanan Tambahan (MLT)
berupa fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dapat
mendorong peningkatan kepesertaan BPJamsostek.
Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan, banyak pekerja yang enggan
menjadi peserta BPJamsostek lantaran merasa masih belum perlu. Hal ini disebabkan masih
banyak yang berpikir bahwa program-program jaminan sosial yang ditawarkan tidak dapat
dirasakan langsung saat ini juga.
"Kalau kami tawarkan jaminan sosial tenaga kerja, banyak yang berpikir manfaatnya masih nanti
kalau terjadi risiko, ketika sudah memasuki hari tua, atau sudah pensiun.
Sense of urgency itu yang mestinya bisa terbangun dengan MLT, karena rumah ini kan
kebutuhan pokok," ujar Anggoro, Rabu (3/11/2021).
Dengan program MLT yang manfaatnya bisa segera dirasakan oleh peserta, dia berharap
kepesertaan BPJamsostek bisa meningkat.
"Penetrasi kami masih 30 persen. Banyak pekerja belum jadi perserta, selain karena belum
aware, juga merasa belum perlu. Harapan dengan program MLT ini dapat memberikan daya
dorong untuk pekerja menyegerakan diri bergabung karena ada manfaat untuk saat ini,"
katanya.
Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan
Hari Tua. Melalui beleid ini, pemerintah memberikan manfaat layanan tambahan dari dana JHT
agar pekerja dapat memiliki rumah sendiri.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah
Anggoro Putri menuturkan, sejak 2016, program MLT belum banyak dimanfaatkan oleh para
pekerja. Minimnya minat pekerja untuk memanfaatkan program MLT ini disebabkan kurangnya
sosialisasi pemerintah kepada para pekerja dan pemberi kerja.
"Sejak 2016, MLT ini sudah ada tapi tidak banyak yang menggunakan, pekerja sepertinya tidak
tertarik. Kami kurang sosialisasi bahwa dana JHT yang pekerja iurkan sebenarnya dapat
dimanfaatkan dalam bentuk perumahan. Kemudian daya tarik tidak ada, bunga terlalu tinggi,
bank-bank penyalur juga kurang memberikan pelayanan khusus yang memudahkan bagi pekerja
ambil layanan MLT ini. Makanya kami merevisi Permenaker 35 Tahun 2016," tutur Indah.
Dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 tersebut, kata Indah, terdapat sejumlah kemudahan
yang diberikan, seperti bunga yang lebih rendah, kemudahan pengalihan KPR [kredit pemilikan
rumah] umum atau komersial menjadi KPR MLT, dan perluasan bank penyalur.
88
