Page 94 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 94

Judul               Apindo Minta PP 36/2021 Jadi Acuan Upah Minimum
                Nama Media          matabanua.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://matabanua.co.id/2021/11/03/apindo-minta-pp-36-2021-jadi-
                                    acuan-upah-minimum/
                Jurnalis            matabanua
                Tanggal             2021-11-03 21:27:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Harapan kami, pemerintah daerah dalam
              hal ini kepala daerah baik gubernur, walikota, maupun bupati, hendaknya mengikuti PP 36/2021.
              Khususnya di sini para gubernur, karena gubernur yang mengluarkan upah minimum provinsi

              neutral  -  Hariyadi  Sukamdani  (Ketua  Umum  Apindo)  Harapan  kami  hal  ini  akan  membawa
              keteduhan bagi kita semua, bahwa masalah pengupahan ini sebetulnya tidak pas kalau setiap
              tahun selalu dipermasalahkan


              Ringkasan

              Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  meminta  kepala  daerah,  khususnya  gubernur,  untuk
              patuh menetapkan besaran upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
              2021 tentang Pengupahan. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga
              Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripartit) telah sepakat untuk mendorong penetapan upah
              minimum yang sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.



              APINDO MINTA PP 36/2021 JADI ACUAN UPAH MINIMUM

              Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  meminta  kepala  daerah,  khususnya  gubernur,  untuk
              patuh menetapkan besaran upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
              2021 tentang Pengupahan.

              Dewan  Pengupahan  Nasional  (Depenas)  dan  Badan  Pekerja  Lembaga  Kerja  Sama  Tripartit
              Nasional  (BP  LKS  Tripartit)  telah  sepakat  untuk  mendorong  penetapan  upah  minimum  yang
              sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              "Harapan kami, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah baik gubernur, walikota, maupun
              bupati, hendaknya mengikuti PP 36/2021. Khususnya di sini para gubernur, karena gubernur


                                                           93
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99