Page 147 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021

WAPRES MINTA KEMENAKER KEMBANGKAN PENDIDIKAN VOKASI DI PAPUA
BARAT
JawaPos.com – Wakil Presiden Maruf Amin mengungkapkan, pembangunan pembangunan
sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui pendidikan menjadi salah satu program
prioritas nasional pemerintah saat ini. Program ini bertujuan agar SDM seluruh Indonesia
termasuk wilayah Papua dan Papua Barat dapat bersaing secara global.

Menurutnya, melalui program ini pemeringah ingin wilayah Papua dan Papua Barat agar menjadi
provinsi yang lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

“Kami pemerintah pusat bertekad, kami ingin membuat Papua dan Papua Barat ini, tidak hanya
sederajat tetapi juga lebih maju dari daerah-daerah yang lain,” ujarnya, dikutip Sabtu (16/10).

Terkait hal tersebut, Maruf Amin meminta Kementerian Ketenagakerjaan program pendidikan
vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar dikembangkan di Papua Barat. Hal ini untuk
meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan kemampuan skilling, upskiling, bahkan juga
reskilling.

“Saya minta supaya di Papua Barat ini, upaya peningkatkan (pendidikan) terus digembleng,
(sehingga) melahirkan SDM yang unggul,” tuturnya.

Selain itu, Maruf Amin juga mengatakan, dengan telah direvisinya Undang-Undang Otonomi
Khusus (Otsus) Papua, saat ini Dana Otsus dari Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari semula 2
persen menjadi 2,25 persen. Harapannya, hal ini juga akan berimbas pada upaya pembangunan
pendidikan yang lebih baik. “Ini untuk membangun kesejahteraan orang Papua, khususnya
Orang Asli Papua (OAP),” tegasnya.

Sementara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakanc pihaknya akan terus
mendorong pengembangan kompetensi tenaga kerja di Papua dan Papua Barat dengan upaya
mengembangkan SDM melalui pendirian BLK.

Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi pekerja maupun para calon
pekerja di Papua Barat perlu diakselerasi dengan cara memperkuat keberadaan BLK. “Kita punya
BLK UPTP di Sorong dan kita sangat mendukung BLK UPTD yang dikelola Pemprov Papua Barat,”
ucapnya.

Ida optimistis kerja sama antara Pemerintah Pusat melalui BLK Sorong, dan Pemprov Papua
Barat dengan membuat BLK berstandar nasional, bahkan Internasional, akan mempercepat atau
mengakselerasi peningkatan kompetensi masyarakat Papua Barat.

“Saya sangat mendukung rencana pembangunan BLK di Manokwari Selatan, Papua Barat.
Terlebih, Pak Kadisnaker sudah menyebut letak Kabupaten Manokwari sangat strategis, karena
sebagai kabupaten penghubung dan terletak di antara lima kabupaten yakni Kabupaten
Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama,” tegasnya.

(*)

146