Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020
P. 115
2020. Pemangkasan aturan ini selanjutnya akan ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Fachrul
Razi, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
ORGANISASI BURUH DI DIY KRITIK CUTI BERSAMA DIPOTONG: SALAH KAPRAH!
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
menilai pemangkasan cuti bersama Desember 2020 salah kaprah. Mengingat pekerja tidak
mendapatkan libur pengganti saat lebaran.
"Bahwa pemangkasan libur/cuti adalah suatu hal yang salah kaprah karena cuti adalah hak
pekerja/buruh, yang dengan alasan yang sama (pandemi COVID-19) telah dipangkas pada libur
Idul Fitri 2020," kata Sekjen DPD (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan kepada detikcom, Rabu
(2/11/2020).
Dia menilai yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan penegakan protokol
kesehatan di tempat kerja maupun di tempat wisata.
"Pemerintah jangan hanya memangkas cuti buruh, pemerintah juga harus menegakkan disiplin
pengusaha dalam membayar upah lembur buruh yang masuk pada tanggal yang seharusnya
menjadi cuti bersama," ucapnya.
Selain itu, Pemerintah perlu membuat skema konkret dari dampak pembatalan cuti pada buruh
di sektor hotel, retail, dan pariwisata seperti PHK, pemotongan upah, dan buruh yang
dirumahkan tanpa upah.
"Dan bayarkan upah lembur pada buruh yang masuk kerja pada tanggal yang sebelumnya telah
ditetapkan sebagai cuti bersama," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi mengurangi libur nasional dan cuti bersama akhir
tahun 2020. Libur dipangkas dilakukan selama tiga hari yakni tanggal 28, 29 dan 30 Desember
2020.
"Secara teknis ada pengurangan libur dan cuti bersama sebanyak tiga hari (tanggal) 28-30
(Desember)," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
Muhadjir Effendy dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020).
Itu artinya, tanggal 28-30 Desember yang tadinya menjadi cuti bersama Idul Fitri 2020 batal
diberlakukan. Pegawai swasta maupun negeri diminta tetap masuk bekerja seperti biasa.
Pemangkasan aturan ini selanjutnya akan ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Fachrul Razi, dan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
"Menpan-RB karena berkaitan dengan masalah cuti dan libur ASN, Menteri Ketenagakerjaan
berkaitan dengan karyawan swasta, dan Pak Menteri Agama karena ini berkaitan dengan libur
keagamaan, karena itu insyaAllah akan segera ditandatangani kemudian akan bisa
diberlakukan," ucapnya.
114
