Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020
P. 117
Para menteri yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkuhan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri
Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
Para menteri yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkuhan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri
Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
HADIRI FORUM DIALOG TRI HATA KIRANA, 4 MENTERI INI PASTIKAN IKLIM
BISNIS YANG LEBIH BAIK PASCA PENGESAHAN UU CIPTAKER
Luhut Binsar Pandjaitan dalam forum dialog Tri Hata Kirana/Istimewa
Disahkannya Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) oleh pemerintah diyakini akan memberikan
dampak positif bagi iklim bisnis dan investasi di dalam negeri.
Berita terkait Tindaklanjuti UU Ciptaker, KemenPUPR Sudah Gelar Konsultasi Publik Pulihkan
Ekonomi Nasional, Kemenkumham Mudahkan Pelaku UMK Melalui Program Perseroan
Perseorangan Celah Ketidakpastian Hukum UU Cipta Kerja
Empat orang menteri terkait menyampaikan hal tersebut dalam forum dialog Tri Hata Kirana,
yang merupakan bagian dari kegiatan Yayasan Upaya Indonesia Damai (United in Diversity) .
Para menteri yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkuhan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri
Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
Dalam pemaparannya, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan 44 aturan turunan UU Ciptaker
sudah selesai dibahas kementerian terkait.
"Pemerintah masih terus melakukan identifikasi terhadap aturan turunan lainnya agar bisa
diimplementasikan sesuai target" ujar Luhut dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik
RMOL, Rabu (2/12).
Kemudian, Siti Nurbaya dalam kesempatan itu mengulangi penekanannya tentang masih
berlakunya AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Ia mengatakan, UU Ciptaker
mempermudah pemerintah untuk mencabut perizinan berusaha bagi perusak lingkungan dengan
pencabutan keduanya sekaligus.
"Omnibus Law memberlakukan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, sanksi administratif akan
didahulukan. Sanksi pidana (juga) berlaku," tuturnya.
Sementara itu, Ida Fauziyah menyatakan UU Ciptaler menjadi penting untuk memecahkan
persoalan pengangguran di Indonesia. Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per
Agustus 2020, pengangguran yang mencapai 9,7 juta orang.
"Semakin banyak investasi yang ditanamkan, maka semakin banyak pula peluang kerja yang
terbuka. Oleh sebab itu diharapkan investasi yang masuk adalah investasi yang mampu
menyerap banyak tenaga kerja yang belum bekerja," katanya.
Adapun Sofyan Djalil mengatakan, ide dari UU Ciptaker adalah reformasi struktural. Di mana,
kebijakan ini akan menyederhanakan permasalahan dalam 12 klaster. Mulai dari tata ruang,
kehutanan, bahkan izin untuk perdagangan.
116
