Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020
P. 87
Judul BP2MI akan sanksi P3MI tidak jalankan protokol kesehatan
Nama Media antaranews.com
Newstrend PMI Positif Corona di Taiwan
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1872440/bp2mi-akan-sanksi-
p3mi-tidak-jalankan-protokol-kesehatan
Jurnalis Prisca Triferna Violleta
Tanggal 2020-12-02 16:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Kami juga akan segera merevisi surat edaran BP2MI
yang sebelumnya dikeluarkan tanggal 9 September 2020 dengan mencantumkan hal-hal lebih
detil, prinsipal dan mencantumkan sanksi yang akan kami jatuhkan jika ditemukan di kemudian
hari ditemukan P3MI tidak sungguh melaksanakan protokol kesehatan
neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Sanksi itu adalah rekomendasi untuk P3MI kami
kirimkan ke Kementerian Ketenagakerjaan tentang tersebut
Ringkasan
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
akan melakukan revisi terhadap edaran pelaksanaan penempatan PMI dengan mencantumkan
sanksi terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang tidak
menjalankan protokol kesehatan ketat.
"Kami juga akan segera merevisi surat edaran BP2MI yang sebelumnya dikeluarkan tanggal 9
September 2020 dengan mencantumkan hal-hal lebih detil, prinsipal dan mencantumkan sanksi
yang akan kami jatuhkan jika ditemukan di kemudian hari ditemukan P3MI tidak sungguh
melaksanakan protokol kesehatan," kata Kepala BP2MI Benny dalam konferensi pers virtual
dipantau dari Jakarta, Selasa.
BP2MI AKAN SANKSI P3MI TIDAK JALANKAN PROTOKOL KESEHATAN
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
akan melakukan revisi terhadap edaran pelaksanaan penempatan PMI dengan mencantumkan
sanksi terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang tidak
menjalankan protokol kesehatan ketat.
"Kami juga akan segera merevisi surat edaran BP2MI yang sebelumnya dikeluarkan tanggal 9
September 2020 dengan mencantumkan hal-hal lebih detil, prinsipal dan mencantumkan sanksi
86
