Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020

Kepala BP2MI Benny Rhamdani, telah bertemu dengan TETO, perwakilan otoritas Taiwan di
Indonesia, guna mendapatkan klarifikasi terkait pengumuman otoritas Taiwan
tersebut."Indonesia serius dalam menangani Covid-19 karena keselamatan PMI adalah hukum
tertinggi. Pada tanggal 9 September 2020, BP2MI mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan
PMI melakukan tes PCR sebelum berangkat ke negara penempatan. Surat Edaran ini kami
keluarkan bahkan sebelum Otoritas Taiwan mengeluarkan ketentuan untuk swab PCR. Bagi kami,
adanya 85 PMI yang terkonfirmasi positif di Taiwan adalah masalah yang sangat serius," ungkap
Benny saat Konferensi Pers di Kantor BP2MI, Jakarta, Rabu (2/12/2020).
Seperti diketahui, otoritas Taiwan menetapkan suspensi terhadap penempatan PMI ke Taiwan
selama 2 minggu dari tanggal 4-17 Desember 2020 dan akan menginformasikan lebih lanjut
mengenai penerimaan PMI ke Taiwan setelah tanggal 17 Desember 2020. Adapun bagi 14
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesai (P3MI) yang menjadi sumber cluster positif
Covid-19 dari 85 PMI tersebut, hanya dapat menempatkan kembali ke Taiwan jika telah
mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI dan BP2MI dan mendapatkan
persetujuan CDC Taiwan.

Kepala BP2MI menanggapi hal ini dengan menegaskan akan merekomendasikan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan RI agar P3MI yang melanggar protokol kesehatan dan terbukti
tidak melakukan tes PCR terhadap PMI untuk dicabut izinnya."BP2MI akan merekomendasikan
pula kepada Kementerian Kesehatan RI agar sarana kesehatan (sarkes) yang diduga
memalsukan hasil tes PCR untuk dicabut izinnya. Sejalan dengan itu, kami akan membuat tim
khusus berkolaborasi dengan TETO untuk melakukan pengetatan, pengawasan, dan evaluasi,
sejauh mana P3MI secara efektif dan konsisten melakukan tes PCR untuk para PMI sebelum
berangkat ke negara penempatan," ujar Benny.

Disampaikan pula bahwa BP2MI akan mengundang P3MI dan Sarkes pada Senin (7/12/2020)
untuk memberikan arahan terkait penempatan PMI di masa pandemi covid-19 ini. P3MI yang
diundang harus membawa nama-nama PMI yang akan dan sudah dikirim ke Taiwan dan bukti-
bukti pemeriksaan PCR.

"Bersamaan dengan itu, BP2MI juga meminta bantuan otoritas Taiwan untuk menginformasikan
dengan lengkap nama-nama PMI yang terkonfirmasi Covid-19 sebagai referensi untuk
melakukan tracing di dalam negeri. BP2MI akan melakukan revisi terhadap Surat Edaran Kepala
BP2MI tanggal 9 September 2020 yang lebih kuat dengan mencantumkan sanksi terhadap P3MI
yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan tidak dapat membuktikan hasil
PCR yang valid.

89