Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021

menyampaikan bahwa KSPI siap mengikuti program vaksinasi tersebut. Tetapi KSPI
mempermasalahkan pemberian vaksin yang dilakukan secara berbayar, baik program vaksin
gotong royong maupun vaksin berbayar secara individu yang rencananya dikeluarkan oleh Kimia
Farma. Jika ini dilanjutkan, patut diduga akan terjadi komersialiasi yang hanya akan
menguntungkan pihak-pihak tertentu.

PENTOLAN BURUH BLEJETI AKAL-AKALAN DI BALIK VAKSIN GOTONG ROYONG

Pentolan Buruh Blejeti Akal-akalan di Balik Vaksin Gotong Royong Michelle Natalia Senin, 12 Juli
2021 - 14:21 WIB loading.

Foto/MPI JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia
mendukung upaya pemerintah untuk melawan pandemi Covid-19 dengan cara melakukan
vaksinisasi . Pemberian vaksin kepada rakyat, termasuk kaum buruh dan keluarganya, adalah
tugas negara.

"Apa pun bentuk dan strategi pemberian vaksin, termasuk pembiayaannya menjadi tanggung
jawab pemerintah dan pengusaha. Mencakupdimulainya program vaksin gotong royong dan
vaksin berbayar secara individu," ujar Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Senin(12/7/2021).

Lanjut Said, KSPI siap mengikuti program vaksinasi tersebut. Tetapi KSPI mempermasalahkan
pemberian vaksin yang dilakukan secara berbayar, baik program vaksin gotong royong maupun
vaksin berbayar secara individu yang rencananya dikeluarkan oleh Kimia Farma. Jika ini
dilanjutkan, patut diduga akan terjadi komersialiasi yang hanya akan menguntungkan pihak-
pihak tertentu.

Ini Dalih Kimia Farma 'Jualan' Vaksinasi Covid-19 "Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi
berpotensi menyebabkan terjadinya komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan
pemerintah sebagai pembuat regulasi, terhadap konsumen dalam hal ini rakyat termasuk buruh
yang menerima vaksin," tambah Said.

Dia mengatakan, program vaksinasi berbayar yang dikenal dengan nama vaksin gotong royong,
sekalipun biaya vaksinasi dibayar oleh pengusaha, apalagi vaksin berbayar secara individu,
dikhawatirkan akan terjadi komersialisasi vaksin atau transaksi jual beli harga vaksin yang
dikendalikan oleh produsen (pembuat vaksin).

Terkait semua program vaksin berbayar itu, ada beberapa alasan yang menjadi kekhawatiran
KSPI akan menyebabkan komersialisasi.

1. Berkaca dari program rapid tes untuk mendeteksi ada atau tidaknya seseorang terpapar virus
Covid-19 (baik rapid test sereologi, antigen, dan PCR), mekanisme harga di pasaran cenderung
mengikuti hukum pasar. Awalnya pemerintah menggratiskan program rapid tes, tetapi
belakangan rapid tes terjadi komersialisasi dengan harga yang memberatkan. Misalnya, adanya
kewajiban rapid tes sebelum naik pesawat dan kereta api, bertemu pejabat, bahkan ada buruh
yang masuk kerja pun diharuskan rapid tes.

Said mengatakan, ini yang disebut komersialiasi. Tidak menutup kemungkinan program vaksi
gotong royong dan vaksin berbayar secara individu juga terjadi hal yang sama.

2. Kemampuan keuangan tiap-tiap perusahaan dan individu warga negara berbeda. Jumlah
perusahaan menengah ke atas yang mampu membayar vaksin tidak lebih dari 10% dari total
yang ada. Berarti hampir 90% dari total jumlah perusahaan di seluruh Indonesia atau lebih dari
80% dari total jumlah pekerja di Indonesia, perusahaannya tidak mampu membayar vaksin
gotong royong.

62