Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021
P. 64
"Maka ujung-ujungnya akan keluar kebijakan pemerintah bahwa setiap pekerja buruh harus
membayar sendiri biaya vaksi gotong royongnya. Jika ini terjadi apakah Kadin dan Apindo akan
ikut bertanggungjawab? Jangan membuat kebijakan yang manis di depan tapi pahit di belakang
bagi buruh Indonesia," tegasnya.
Pertanyaannya adalah, apakah seluruh perusahaan mampu membayar 200-an juta orang
(setidak-tidaknya 130-an juta buruh) untuk mengikuti vaksin gotong royong? Kalau harga vaksin
gotong royong 800-an ribu dikalikan 130-an juta buruh, maka dana yang harus disediakan
mencapai Rp104 triliun. Begitu pula secara individu, tidak semua warga negara mempunyai
kemampuan bayar secara mandiri.
"Jadi ini hanya proyek lip service yang hanya manis di retorika atau pemanis bibir tetapi sulit
diimplementasikan di tingkat pelaksanaan. Ujung-ujungnya vaksin gotong royong hanya akan
membebani buruh dari sisi pembiayaan," tegasnya.
3. Di tengah ledakan PHK, pengurangan upah buruh, dan resesi ekonomi yang saat ini masih
mengancam (pertumbuhan ekonomi masih negatif); rasanya tidak mungkin memberikan
tambahan beban biaya kepada perusahaan untuk menyelenggarakan vaksinisasi gotong royong
tersebut. Pasti biaya vaksin gotong rotong akan memberatkan perusahaan dan pada gilirannya
nanti justru akan menekan kesejahteraan buruh. Apalagi kalau setiap warga negara membayar
vaksin secara pribadi.
"Intinya, KSPI mengharapkan kepada pemerintah agar pemberian vaksin untuk buruh dan setiap
warga negara digratiskan," tegasnya.
Bilamana pemerintah membutuhkan anggaran tambahan untuk menyelenggarakan vaksin
gotong royong ini, sebaiknya pemerintah menaikkan sedikit dan wajar nilai pajak badan
perusahaan (PPH 25) dan mengambil sebagian anggaran kesehatan yang dalam UU Kesehatan
besarnya adalah 5% dari APBN dengan cara melakukan efisiensi birokrasi di bidang kesehatan.
"KSPI setuju dengan vaksin gotong royong, tetapi biaya ditanggung pemerintah. Begitu pula,
tidak diperlukan program vaksin individu dengan biaya sendiri. Karena sesuai dengan perintah
konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kesehatan, dan UU Karantina; program
vaksinisasi Covid-19 ini adalah tanggungjawab negara," pungkasnya.
(uka).
63
