Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 APRIL 2021
P. 204
Menurut dia, dalam Permenaker No 6 tahun 2016 telah dituangkan bahwa perusahaan swasta
harus memberikan hak THR buruh paling lambat adalah H-7 hari raya.
Selain itu, lanjut dia, adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 36 tahun 2021 yang akan
memberikan denda lima persen kepada perusahaan apabila terjadi keterlambatan dalam
pemberian THR.
"Dengan melihat kondisi krisis di lapangan, yang terpenting adalah bukan buruh dapat THR atau
tidak, tetapi buruh masih bisa bekerja atau tidak," terang dosen 47 tahun itu.
Dosen sekaligus Direktur Kemahasiswaan Unair itu menuturkan tidak ada pihak yang
diuntungkan bahkan bagi perusahaan sendiri, SE itu menjadi diskresi untuk kondisi keuangan.
Dia menilai pencicilan THR saat masa pandemi bisa dipahami tetapi SE tersebut tidak boleh
digeneralisasi bagi semua perusahaan.
Perusahaan yang masih mampu dan memiliki margin dalam laporan keuangannya, harus
memberikan hak THR buruh sesuai aturan waktu.
Apabila mengalami krisis atau kerugian, maka bisa dengan sistem cicil.
"Jangan sampai perusahaan menjadi penumpang gelap dengan memanfaatkan hak pekerja,"
tegasnya.
Dosen mata kuliah Hukum Perburuhan itu berharap agar buruh bisa memahami SE tersebut
dengan melihat situasi pandemi saat ini yang merugikan berbagai sektor industri.
Ditambah lagi, larangan pemerintah untuk melakukan mudik juga menjadikan urgensi THR tidak
begitu mendesak bagi buruh.
"Sebenarnya larangan mudik ini kan untuk mencegah penyebaran Covid-19, tetapi secara tidak
langsung larangan itu berimplikasi pada nasib buruh di mana THR-nya diberikan dengan sistem
cicil. Jadi, relevansi THR tidak sepenting seperti kondisi normal," jelas dia.
Meski begitu, Hadi mengimbau perusahaan juga bisa memahami kondisi buruh dengan tetap
memberikan THR sebagaimana jumlahnya dan dalam bentuk uang.
"Jangan hanya menuntut buruh untuk memahami situasi, tetapi pihak perusahaan sendiri tidak
transparan dan acuh pada nasib buruh," ujar Hadi.
Terakhir, Hadi berharap untuk negara tetap melakukan pengawasan terhadap kondisi setiap
perusahaan agar penerapan SE itu dapat berjalan efektif.
203
