Page 14 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 14
Judul Omnibus Law Ciptaker Tidak Hilangkan Mekanisme Pesangon
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-09-28 05:29:38
Ukuran 135x192mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 6.750.000
News Value Rp 20.250.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah telah menginisiasi Omnibus Law Ciptaker sebagai terobosan di bidang regulasi.
Peraturan tersebut pun dianggap telah melindungi buruh, termasuk dengan tidak menghilangkan
mekanisme pesangon.
Masalah pesangon dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja
merupakan hal yang cukup krusial untuk dibahas. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Said lqbal
mengatakan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menghilangkan
pesangon untuk para pekerja.
OMNIBUS LAW CIPTAKER TIDAK HILANGKAN MEKANISME PESANGON
Pemerintah telah menginisiasi Omnibus Law Ciptaker sebagai terobosan di bidang regulasi.
Peraturan tersebut pun dianggap telah melindungi buruh, termasuk dengan tidak menghilangkan
mekanisme pesangon.
Masalah pesangon dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja
merupakan hal yang cukup krusial untuk dibahas. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Said lqbal
mengatakan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menghilangkan
pesangon untuk para pekerja.
Dirinya mengemukakan bahwa dalam draf RUU tersebut juga disebutkantidakada batasan waktu
sehingga kontrak kerja bisa dilakukan seumur hidup sehingga pekerja tetap akan semakin
langka.
Namun hal tersebut dibantah oleh Sekretaris Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ke-menterian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Adriani, mengatakan,
pesangon tidak akan dihapuskan dalam omnibus law cipta kerja.
Ia mengatakan, pesangon tidak dihapuskan, namun bagai-manapesangontersebufbetul-be-tul
bisa diimplementasikan. Selain itu, Adriani mengatakan, baikpekerjadenganperjan-jian kerja
waktu tertentu (PKWT) dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PK-WTT) tetap
akan mendapatkan
13
