Page 15 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

Jaminan sosial tenaga kerja.

Kemnaker juga menyebutkan, upah minimum juga tidak akan dihilangkan. Adriani menyebutkan,
upah per jam yang diwacanakan pemerintah adalah upah untuk pekerja di sektor-sektor tertentu.

Adriani juga mengatakan, omnibus law cipta kerja tidak akan menghilangkan sanksi pidana bagi
pengusaha. Menurutnya, jika pengusaha melanggar hak-hak pekerja, hal tersebut tentu akan
tetap diproses mulai dari sanksi administrasihirigga sanksi pidana.

Pada kesempatan berbeda, Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar John Kennedy Azis
mengatakan, pekerjayangterkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK berupa pesangon,
penghargaan masa kerja, kompensasi lainnya dan menambahkan program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).

John menegaskan RUU Cipta Kerja tidak akan mengurangi perlindungan bagi pekerja yang terke:
na PHK. Bahkan karyawan yang dirumahkan bisa mendapat manfaat tambahan selain Jaminan
Kecelakaan Kerja/JKK, Jaminan Kematian/JKM, Jaminan Pensiun/JP dan Jaminan Hari Tua/JHT.

Manfaat tersebut tentu saja hanya berlaku bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek).

Selain itu- RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga menuliskan aturan penghargaan atau bonus bagi
parabur uh. Menariknya, dalamat-uran tersebut tertulisbahwa buruh bisa memperoleh
bonussebanyak lima kali upahnya.
Namun, buruh/pekerja yang mendapat bonus sebesar Kma kali upahnya hanya diberikan kepada
mereka yang telah memiliki masa kerja 12 tahun atau lebih.

Aturan tersebut tertulis dalam pasal 92 ayat 1, dimana dalam pasal tersebut bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan pekerja dan pemberi kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, bagi pekerja kontrak yang waktu kenanya
masih dibawah 1 tahun, akan diberikan bonus langsung berupa bayaran 1 kali gaji.

Perlindungan juga akan diberikan kepada pekerja kontrak. Dimana ada kompensasi bagi pekerja
kontrak, maka diberikan kewajiban ada kompensasi satu bulan gaji.

Ida juga menegaskan 'bahwa regulasi pemberian bonus ini hanya akari diberlakukan kepada
perusahaan berskala besar. Ia tidak ingin skema ini memberatkan pelaku usaha kecil, mikro dan
menengah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,
rancangan undang-undang cipta kerja pemerintah mengatur agar pengusaha wajib memberikan
bonus bagi pekerja yang setir daknya sudah bekerja selama 1 tahun sebesar 5 kali upah.

Sebelumnya perlu kita ketahui

bahwa DPR dan Konfederasi Serikat Pekerja atau Buruh dalam tim perumusan RUU Cipta Kerja
telah menghasilkan beberapa kesepahaman dalam menyikapi RUU tersebut.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, terkait dengan materi muatan
klaster ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja yang sudah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi,
harus didasarkan pada putusan MIC.

Putusan tersebut diantaranya, tentang perjanjian kerja waktu tertentu, upah, pesangon,
hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial dan materi
muatan lain yang terkait dengan putusan MIC

14