Page 19 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

Tanpa RUU Cipta Kerja, upah rata-rata pekerja adalah rendah. Pada 2019, upah rata-rata pekerja
di 511 kabupaten-kota adalah lebih rendah dari UMP. Hanya 3 daerah yang upah rata-rata
pekerja diatas UMPyaitu Bekasi, Depok dan Kab. Bekasi

Dihapuskannya UMK dipastikan akan semakin memperburuk tingkat upah dan kesejahteraan
pekerja secara keseluruhan.

Dengan mengasumsikan bahwa buruh adalah berkeluarga atau menanggung biaya hidup
anggota keluarga inti lainnya, dihapuskannya UMK berpotensi mendorong memiskinkan keluarga
buruh. Secara ironis, jika kita memperhitungkan jumlah anggota keluarga pekerja dan garis
kemiskinan, kita mendapatkan Bekasi dan Depok yang merupakan daerah dengan upah rata-
rata diatas UMP, kini justru adalah daerah dengan upah yang paling tidak layak untuk bertahan
hidup secara layak karena tingginya biaya hidup.

Atas nama daya saing, banyak daerah secara sengaja menekan tingkat upah buruh, bahkan
terlibat persaingan sengit memperebutkan investasi swasta berbasis upah buruh murah (race
towards thebot-tom). Dengan tingkat konsumsi dibatas subsisten, kondisi kesejahteraan buruh
miskin adalah tidak dapat ditoleransi. Perusahaan membutuhkan biaya produksi yang rendah,
namun mereka juga membutuhkan daya beli konsumen yang tinggi untuk dapat tumbuh dan
bertahan.

Kebijakan upah minimum, ditengah lemahnya serikat buruh dan stagnannya upah kelas
menengah, ditujukan tidak hanya untuk penanggulangan kemiskinan, namun juga memperbaiki
hubungan industrial dan kinerja makroekonomi. Upah yang lebih tinggi akan secara efektif
menurunkan perselisihan kerja antara buruh dan majikan sekaligus meningkatkan produktivitas
buruh.

Upah yang lebih tinggi juga akan memberi dampak stabilisasi pada pengeluaran konsumen.
Perekonomian secara keseluruhan akan lebih sejahtera karena lebih banyak pendapatan yang
diterima pekerja akan meningkatkan daya beli mereka, sehingga menciptakan permintaan baru
untuk barang dan jasa. Alih-alih memicu pemutusan kerja dan pengangguran, kebijakan upah
minimum justru akan memicu permintaan tenaga kerja baru sekaligus menurunkan kesenjangan
tingkat upah antar pekerja.

Kebijakan upah minimum memiliki dampak makroekonomi yang besar karena ia berfokus pada
perbaikan tingkat upah kelas pekerja terbawah, yang merupakan mayoritas populasi. Berbagai
masalah sosial dari rendahnya upah, seperti kemiskinan dan kriminalitas, terkonsentrasi di
tenaga kerja tidak terdidikyang tingkat upah riil-nya terus tertekan. Dalam 5 tahun terakhir,
2014-2019, upah riil buruh informal pedesaan dan perkotaan, buruh tani dan buruh bangunan,
terus melemah.

Balada Buruh Kontrak

Permasalahan akses pasar tenaga kerja bagi kelompok miskin umumnya mengambil dua bentuk:
tingginya angka j pengangguran dan setengah menganggur i (participation problem) dan sifat
dasar j pekerjaan dimana imbal hasil bagi tenaga j kerja adalah rendah dan tidak menentu
(earning-cum-productivity problem).

Dengan rendahnya kualitas modal manusia si miskin, kebijakan paling berharga bagi si miskin
disini adalah akses pada pekerjaan yang stabil dengan arus pendapatan yang memadai (decent
job).

Namun fokus kebijakan ketenagakerjaan mainstream adalah pasar kerja ! yang fleksibel untuk
efisiensi tenaga kerja dan optimalnya investasi.
18